MITRAPOL.com - Ratusan pemuda dan nelayan Binuangeun yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Mandiri dan Nelayan (FKMMN), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak di Rangkasbitung, Selasa (11/7/2017).
 |
| Massa yang berdemonstrasi di depan kantor bupati lebak, Selasa (11/7/2017). |
Dalam aksinya, massa menuntut agar Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menindak tegas oknum di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lebak, yang menjadi pelaku pungutan liar kepada ratusan nelayan di Binuangeun.
"Kami datang ke sini meminta kepada Bupati Lebak untuk segera bertindak, untuk membereskan oknum-oknum pejabat yang menikmati keringat nelayan," ungkap H. Asep sebagai Koordinator aksi.
Masih kata H. Asep, Massa pun meminta agar Bupati Lebak segera menemui para pendemo, untuk mendengar langsung keluhan dan kondisi yang dialami oleh nelayan di Binuangeun, akibat adanya pungli yang dilakukan oleh oknum yang ada di Pemkab Lebak.
"Kami meminta Bupati Lebak hadir di sini dan mendengarkan langsung keluhan dari kami. Kami sebagai nelayan dirugikan dengan adanya pungli ini," beber H. Asep.
Saat MITRAPOL.com menghampiri, Ali salah satu peserta aksi demonstrasi mengngatakan, Pungutan sebesar 5 persen yang tidak mempunyai dasar hukum dan 3 persen yang di atur Perda dikemas dengan baik dan rapih. Dengan alasan dari 5 persen teralokasikan atau diperuntukan kembali ke nelayan dianggap mengada-ngada.
“Dan dasar musyawarah antara pihak nelayan dengan Koprasi yang hanya diwakili oleh tiga orang Juragan Kapal dianggap cacat hukum, karena dianggap tidak bisa mewakili seluruh Nelayan. Kami akan menunggu terus sampai Bupati menemui kami disini,” kata Ali.
Menurut Ali, angka pungli yang dipungut oleh oknum DKP dari nelayan di Binuangeun mencapai angka miliaran. Hal tersebut kata Ali, seharusnya menjadi perhatian serius dari Bupati Lebak, karena sudah jelas bahwa masyarakat kecil sudah banyak yang dirugikan.
"Ini miliaran (uang pungli-red) jumlahnya Bu Bupati. Uang nelayan yang diduga dinikmati oknum yang merupakan anak buah Bu Bupati ini nilainya besar. Harusnya Ibu bantu kami tuntaskan persoalan ini, agar kami tidak terus dirugikan," teriak Ali saat berorasi di depan gerbang kantor Bupati Lebak.
Dalam orasinya para pengunjuk rasa meminta agar Oknum-oknum pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan yang bermain dengan pihak UPTD yang dianggap tidak mengindahkan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2010 dan No. 1 Tahun 2012 agar di beri sanksi dan di proses secara hukum.
Reporter : aan
Editor : andrey
:
comment 0 komentar
more_vert