MITRAPOL.com - Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Nabire oleh Bupati Nabire Isaias Douw, di kritik Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sokrates Sayori. Pasalnya kinerja Pemkab Nabire seakan tidak menghargai apa yang telah dilakukan LMA dalam meningkatkan perekonomian warga masyarakat Nabire.
 |
Upaya Adat untuk membangun pasar sentral secara swadaya malah di rombak oleh pemerintah dan membuat rakyat terombang ambing di tengah pasar sentral yang di buat pemerintah, karena tidak ada tempat untuk mencari nafkah demi melangsungkan kehidupan rakyat.
“Ini menunjukan bahwa Bupati Nabire tidak punya rasa kerja sama yang baik dengan Adat yang ada di Nabire "ujar salah satu anggota Sokrates Sayori yang tidak mau namanya di sebutkan, Sabtu (17/9).
Sementara Herman Sayori Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Adat menegaskan bahwa Papua khususnya di Nabire memiliki kehidupan yang sistematis maka kelembagaan adat memiliki tanggung jawab untuk rakyatnya dalam melayani masyarakat, dan di dalam daerah ini mempunyai 3 pilar yaitu ; agama, pemerintah dan adat yang harus di satukan tapi yang terjadi antara pemerintah dan adat bukannya menyatu tapi yang terjadi semua malah terpecah bela.
“Ada harapan dari Lembaga Masyarakat Adat dan Dewan Penasehat Masyarakat Adat, dapat bertemu dengan pemerintah (Bupati-red) agar dapat mengaspirasikan segala keinginan Adat,” terang Herman Sayori.
Sejauh ini, lanjutnya, semua cara telah di tempuh oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sokrates Sayori, tapi tak kunjung bertemu dengan Bupati Nabire Isaias Douw yang selalu menolak untuk bertemu dengan kami.
“Ini membuktikan bahwa Bupati enggan bekerjasama dan menghargai kami sebagai Lembaga Adat di Nabire,” tutupnya. ■ feyby
:
comment 0 komentar
more_vert