Polres Paniai Melaksanakan Pengamanan Aksi Demo di KPUD Deiyai

MITRAPOL.com - Anggota Polres Paniai mengamankan kegiatan aksi demo damai dipimpin langsung LO Polda Papua Kompol Yulius Bobii, di Kantor KPUD Deiyai, Pukul. 11. 40 Wit, Jumat (19/1/2018).

Polres Paniai Amankan Giat aksi Demo Damai yang dilakukan oleh Massa yang mengatas namakan Team Solidaritas Peduli Rakyat dan Alam Deiyai, dimana Giat tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan Theodorus Tekege dan sebagai penanggung jawab Yull Atoowa Mote yg diikuti oleh sekitar kurang lebih 50 Massa, dan diterima langsung oleh Komisioner KPUD Kabupaten Deiyai Marinus Edowai, S.Th dan Ice Giyai,S.sos. bertempat di Kantor KPUD Deiyai. Jumat, 19/01/2018, Pukul 11.40 wit.

Dengan membawa beberapa spanduk serta famplet, massa diterima terlebih dahulu oleh LO Polda Papua untuk Kabupaten Deiyai Kompol Yulius Bobii.

Kompol Yulius Bobii dalam arahannya menyampaikan bahwa, para pendemo akan diterima oleh 2 (dua) perwakilan Komisioner KPUD yang akan memberikan arahan dan tanggapan perihal aspirasi dari massa, di harapkan agar dalam pelaksanaan giat demo damai dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan kami aparat keamanan dalam hal ini Polres Paniai menghimbau bagi para massa untuk tidak melakukan aksi yg berlebihan, "serta dalam pelaksanaan demo damai yang dilaksanakan agar saling menghargai, agar pelaksanaan giat nantinya berjalan dengan aman dan lancar."tegasnya.

Selanjutnya massa masuk ke halaman kantor KPUD Kabupaten Deiyai dan dilanjutkan penyampaian aspirasi oleh penanggung jawab aksi demo Yull Atoowa Mote dalam penyampainya, KPUD Kabupaten Deiyai dalam pelaksanaan jadwal dan tahapan Pilkada sudah dilindungi oleh Negara namun semenjak awal tahapan Pilkada Kabupaten Deiyai. "Kami rakyat Deiyai tidak melihat pelaksanaan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh KPU Pusat dan masalah DPT adalah kepentingan rakyat bukan kepentingan siapapun yang menentukan DPT adalah kampung setempat bukan pihak KPUD, sebab pemilihan Bupati tidak ditentukan oleh siapapun namun ditentukan oleh rakyat karena Bupati adalah milik rakyat dan bekerja untuk rakyat," pungkasnya.

Masih katanya, penyampaian aspirasi dari Koordinator lapangan, Theodorus Tekege menyampaikan Ucapan terimakasih kepada aparat keamanan yakni Polres Paniai yang telah melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan giat demo damai ini, perlu di ketahui bahwa kami dari masyarakat Deiyai sangat kecewa dengan pelaksanaan jadwal tahapan Pilkada Kabupaten Deiyai salah satunya tidak adanya giat sosialisasi perihal data silon pihak KPUD, sebab undang undang apa yg menjadi dasar oleh KPUD perihal tahapan pendaftaran yang dilaksanakan oleh KPUD, "Karena beberapa persyaratan bagi bakal calon tidak sesuai namun pihak KPUD tidak menghiraukan hal tersebut, dan kami menilai KPUD tidak netral dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Deiyai, dengan adanya keluhan dari masyarakat masalah DPT karena jumlahnya tidak sesuai (menurun) pada saat Pilkada Kabupaten Deiyai tahun 2018," ucapnya.

Komisioner KPUD Ice Giyai menangapi serta mengatakan bahwa jadwal dan tahapan Pilkada Kabupaten Deiyai yang kami lakukan sudah sesuai dengan tahapan dari KPU pusat, dan sampai saat ini kami belum pernah mendapat teguran dari KPU pusat dalam perihal tahapan yang kami laksanakan, karena masalah penyerahan berkas persyaratan yang diserahkan pada saat pelaksanaan pendaftaran, sudah sesuai dengan waktu yg ditentukan oleh KPU pusat, "sebab itu masalah DPT kami KPUD tidak mempunyai kewenangan dan tidak mengetahui secara pasti jumlah DPT tersebut, kalau bisa kami akan melakukan pertemuan dengan Dukcapil untuk berkoordinasi perihal permasalahan DPT, dan Dinas BPMK juga harus bertanggung jawab atas pemekaran kampung baru yang ada di Kabupaten Deiyai," jelasnya.

Komisioner KPUD Marinus Edowai menambahkan bahwa, giat sosialisasi oleh KPUD Kabupaten Deiyai selalu dilaksanakan setiap tahapan Pilkada, dan dihadiri oleh para kepala kampung dan Sekertariat partai, PPD dan PPS namun selama kegiatan para undangan tidak pernah menanggapi, sehingga pada pelaksanaan kegiatan dilapangan terjadi ketidak pahaman dan kesalah pahaman.

"Masalah persyaratan Parpol khususnya masalah rekomendasi dukungan terhadap bakal calon sudah kami teliti dengan baik, dan Sesuai dengan jadwal tahapan pilkada Kabupaten Deiyai sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, sebab masalah B2KWK adalah persyaratan yg khusus dan harus di serahkan pada saat pendaftaran, apabila berkas persayaratan tersebut tidak ada pada saat pendaftaran maka jelas kami tolak, karena SK rekomendasi masalah dukungan bagi para bakal calon dari jalur Parpol sudah diteliti pada saat pemeriksaan berkas persyaratan pendaftaran, dan sudah di kordinasikan dengan KPU pusat di bagian divisi Parpol, maka keputusan yg telah diambil bukan semata-mata kehendak kami dari KPUD Deiyai, dan maslah DP4 kami pihak KPUD juga belum mengetahui secara pasti, kami sudah melakukan koordinasi dan menyurati Dinas Dukcapil namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan, dan kami nilai juga pemerintah tidak serius menangani permasalahan jumlah penduduk, selain itu kami pihak KPUD pernah melakukan rapat koordinasi dengan DPRD dan pemerintah membahas masalah DPT," jelasnya.

Agus Giyai salah satu dari perwakilan massa menyampaikan bahwa, Tahapan pilkada Kabupaten Deiyai tidak berjalan dengan aturan yg ada, karenan Panwaslu dan KPUD tidak sejalan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Deiyai, karena Pendaftaran Bakal calon dari Partai Politik penuh dengan kecurangan dan kejanggalan, dan kami nilai ada kerjasama antara Komisoner KPUD dengan bakal calon yg MS (memenuhi Syarat).

"Penilaian kami pada saat pelaksanaan pendaftaran ada bakal calon yg sudah mendaftar ditolak secara lisan, dan tdk sesuai aturan dan melanggar kode etik pelaksanaan Pilkada Kab. Deiyai," katanya.

Penanggung jawab aksi demo Yull Atoowa Mote menambahkan, masalah DPT pada Pilkada Kabupaten Deiyai tahun 2018 adalah masalah besar dan kami anggap pemekaran Kampung di Kabupaten Deiyai tidak layak, sebab Kami akan mengundang semua pihak untuk membahas masalah DPT agar mendapat jawaban yang pasti perihal permasalahan tersebut, dan apakah ke 4 (empat) kandidat baik dari jalur perseorangan dan partai politik yg telah diterima oleh KPUD benar-benar telah memenuhi syarat atau tidak, dengan adanya kecurigaan kami masalah penerimaan 4 (empat) bakal calon yg dinyatakan MS (memenuhi syarat), "tapi kenapa bakal calon yg TMS (tidak memenuhi syarat) tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan berkas persyaratan, kami menganggap Bupati Kabupaten Nabire Isayas Douw menginterfeksi Demokrasi Kabupaten Deiyai dan kami menolak hal tersebut kami menuntut pendaftaran ulang di Kabupaten Deiyai," tegasnya.

KPUD Marinus Edowai mengatakan, Untuk memastikan data jumlah minimal dukungan dari bakal calon perseorangan kami sudah melalui tahapan verifikasi yg dilakukan oleh anggota PPD dan PPS, sedangkan untuk bakal calon dari Parpol kami melakukan pengecekan berkas persyaratan, khususnya rekomendasi dukungan dari partai politik tingkat pusat, jadi masalah pemberian surat rekomendasi dukungan partai politik dengan bakal calon bukan urusan pihak KPUD, sebab yang mengelola masalah DPT bukan kewenangan KPUD.

"Kami hanya menerima DPT yang sudah terlebih dahulu diajukan Dinas Dukcapil kepada Mendagri, khusus Balon dari partai Politik sudah mendapat rekomendasi dukungan dari partai politik, dan berkas persyaratan ke 4 balon tersebut sudah masuk kedalam aplikasi silon namun masih melalui tahapan perbaikan apabila nanti kekurangan berkas persyaratan tidak bisa dilengkapi, maka bisa tidak lolos dalam tahapan berikutnya," jelasnya.

Selanjutnya dibacakan surat pernyataan sikap rakyat Kabupaten Deiyai oleh penanggung jawab aksi demo Yull Atoowa Mote, kami masyarakat Kabupaten Deiyai dengan tegas menolak tahapan tahapan yang dilalui oleh KPUD Kabupaten Deiyai yang tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang ada, serta tidak pernah ada sosialsiasi tentang berkas persyaratan bakal calon, untuk itu KPU pusat segera memerintahkan KPUD Kabupaten Deiyai untuk kembali membuka pendaftaran ulang bagi para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai.

"Kami Rakyat Deiyai mendesak kepada pengurus DPP Partai Politik yang sedang berperan aktif dalam Pilkada Kabupaten Deiyai tahun 2018, agar segera bekukan formulir berkas B.1 KWK/surat rekomendasi Parpol. Kami rakyat Kabupaten Deiyai keliru dan menolak dengan tegas politik adu domba antar masyarakat, melalui pemberian rekomendasi ganda oleh PPD Parpol pusat bertujuan untuk menciptakan konflik horizontal atau perang suku, apabila tidak ada reaksi dari aspirasi kami ini, maka seluruh rakyat Kabupaten Deiyai siap untuk memboikot Pemilukada Deiyai," tandasnya.

Reporter : ronald karambut

Editor : sugeng

: