MITRAPOL.com - Dalam kunjungan kerja Menko Pembanguan Manusia dan Kebudayaan (PMK RI), Puan Maharani di Kota Bitung Sulawesi Utara, Sabtu (24/9). Pada kesempatan itu Walikota Bitung Maximiliam J. Lomban memaparkan, dalam laporanya di hadapan Menko PMK RI bahwa saat ini perekonomian masyarakat Sulut mengalami kelesuan yang cukup panjang, sejak adanya penertiban kapal-kapal nelayan oleh kebijakan Kementerian Perikanan dan kelautan RI.
 |
| Wali Kota Bitung saat bersama Menko PMK RI, Sabtu (24/9). |
Dikatakanya, 50 persen perekonomian masyarakat Sulut adalah pada sektor perikanan yakni penangkapan ikan, penertiban sebagian besar kapal penangkap ikan mengakibatkan ribuan ABK menganggur. baca juga ; Menko Puan : Penerima PKH Harus Tepat Sasaran Tepat Pemanfaatanya
"Dampak lain ada pada sektor pengolahan ikan, banyak karyawan yang di rumahkan oleh karena Perusahaan tidak mampu lagi membayar upah, akibat tidak ada lagi bahan baku ikan, dan dari 14 Pabrik pengolahan ikan di indonesia 7 diataranya ada di Bitung, ini pun harus gigit jari terkena dampak dari tidak adanya ikan yang masuk," ungkap Lomban.
Hingga kini, lanjutnya, hanya 20 persen pengolahan ikan yang beraktivitas dari 53 tempat pengolahan, dan dari 1400 ton perhari pada waktu sebelum terkena penertiban kini hanya 200 ton perhari yang dapat di olah, ini sudah pasti serapan tenaga kerja di sektor tangkap dan olahan pun jadi semakin sedikit. "Melalui kesempatan ini saya sangat berharap dan meminta bantuan kepada Ibu Menteri PMK RI agar dapat menyuarakan nya dalam rapat kabinet ,” harapnya.
Sebelumnya hal ini sudah di suarakan oleh Gubernur Sulut kepada pemerintah pusat, mengenai dampak positif bagi nelayan kecil, Lomban mengaku ada tambahan dari hasil tangkapan, “itupun kami dukung tapi persoalan di sektor utama Kota Bitung ini pun harus di cari jalan keluarnya," tutur Lomban. serdi
:
comment 0 komentar
more_vert