Brigjen TNI Wardiono Minta TNI Polri Jaga Netralitas Jelang Pilkada Dogiyai

MITRAPOL.com - Plt. Bupati Dogiyai melaksanakan pertemuan dalam rangka pengecekan langsung kesiapan pelaksanaan Pilkada Di kabupaten Dogiyai. Di ruang Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Polres Nabire 14 Oktober 2016.

Acara yang di hadiri Brigjen TNI Wardiono (asisten Deputi 3/1 Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam/ketua tim). Kamil Direktorat PKKID Kemenkopohukam (anggota tim). Kolonel Inf Ponco Kabid 1.4/1V Hanneg kemenkopolhukam (anggota tim). Kombes Pol. Didik Agung. W Kabit 1.2/V Kantibmas Kemenkopolhukam (anggota tim). Abdul. R. Gais Staf TU.Dep.1 Poldagri Kemenkopolhukam (anggota tim). Kapolres Nabire AKBP Semmy Ronny Thabaa, Dandim 1705/ Paniai Letkol Inf Jefri H.T Simatupang. Plt. Bupati Dogiyai Herman Auwe S.Sos, Ketua KPUD Dogiyai Matius Butu Sip, Ketua Panwaslu Dogiyai Hengky Wakey SE, Komisioner KPUD Dogiyai Yohanis Pigai SH, Anggota Panwaslukada Dogiyai Agustinus Tigi, Kabag Ops Res Nabire Kompol I nyoman P Sandhika SH.Sik, dan Kabag Ren Res Nabire AKP Burhanudin P.

Pertemuan itu di buka oleh Plt. Bupati Dogiyai Hermanus Auwe.S.Sos dan di lanjutkan penyampaian oleh KPUD Sebagai berikut:

Sebagai Dasar Pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati kami telah berkoordinasi dengan KPU Propinsi dan KPU RI terkait dengan Ke Apsahan Hukum dan hasil verifikasi dukungan Partai Politik terhadap pasangan Cabup dan Cawabup Dogiai terjadi dualisme kepengurusan PKP indonesia pada tingkat DPP sehingga berpengaru terhadap dukungan Pilkada Dogiyai dan Daerah lain. Dan Pleno KPUD Dogiyai hasil verifikasi PKP Indonesia Berdasarkan fakta hukum dukungan yang sah di berikan kepada Pasca Apedius Mote dan freny anouw sehingga Pasca Herman Auwe dan Stevanus Wakey dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan.

Adapun dari Ketua Panwaslukada Dogiai mengatakan bahwa saat ini sedang melaksanakan musyawarah Penyelesaian sengketa Pilkada yang di ajukan oleh Pasca Herman Auwe dam Stevanus Wakey terkait dengan Rekomendasi Dukungan PKP Indonesia bahwa keputusan Panwas dalam musyawarah sengketa dukungan/ rekomendasi PKP Indonesia yang di Ajukan oleh Pasca Herman Auwe dan Stevanus Wakey di usahakan untuk di Putuskan sebelum tanggal 24 Oktober 2016 dan keputusan Panwas sengketa Pilkada harus di hormati semua pihak dan Panwaslukada Dogiyai akan maksimalkan dalam melaksanakan Tahapan Pilkada Dogiyai sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam tahapan pilkada Dogiyai.

Kapolres Nabire Semmy Ronny Thabaa melaporkan bahwa keseriusan polres nabire dalam mengamankan tahapan Pilkada Dogiyai dengan Pelibatan Personil sebanyak 350 anggota polres nabire dan di bantu BKO TNI sebanyak 150 personil serta BKO dari Brimob Polda Papua sebanyak 30 personil, adapun upaya yang di ambil Polres Nabire untuk meminilisir potensi kerawanan dalam Pilkada Dogiyai melakukan mediasi dengan masyarakat serta meningkatkan komunikasi dengan Pemda, Penyelenggara dan Partai Politik dan sekaligus melakukan Pola pengamanan terpadu dalam tahapan Pilkada Dogiyai tahun 2017 yang Sinergis dangan TNI.

Kapolres Nabire juga melaporkan kasus penembakan di kampung Pugatadi 1 distrik Kamu Utara. “Polres Nabire telah melaksanakan penyelidikan terhadap kasus tersebut

dengan melakukan pemeriksaan saksi dan korban serta olah TKP dan ada titik terang pelaku penembakan dan upaya tindak hukum terhadap pelaku di tanggukan sementara sampai pelaksanaan Pilkada Dogiyai selesai kaerna di kuatirkan tindakan hukum akan berpengaruh terhadap pengamanan TPS oleh personil Polri dan TNI dalam Pilkada Dogiyai,” terangnya.

Sementara Dandim 1705/ Paniai mengatakan, bahwa TNI dalam melakukan pemetaan wilayah Rawan selalu berkoordinasi dengan pihak Polri dalam hal pengendalian dan komando sehingga tidak menimbulkan mis komando dalam pelaksanaan pengamanan dan menggunakan kekuatan dalam pengamanan sesuai dengan Tugas Pokok TNI dan berada di bawah kendali Polri dengan jumlah 150 personil dan TNI selalu bersinergi dengan Polri dalam pengamanan Pilkada Dogiyai.

Brigjen TNI Wardiono meminta informasi dan masukan dengan tujuan untuk melaporkan kepada Presiden bahwa jumlah daerah yang sedang melaksanakan Tahapan Pilkada sudah siap atau tidak, “mengenai masalah PKP Indonesia terdapat dualisme pengurusan di tingkat DPP yaitu Munas Cempaka Putih dan Munas Milenium, Kemenkumham kembali menunjuk kepengurusan yang sah kembali ke pengurus lama dan segerah diselesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi gugatan di MK yang akan merugikan Rakyat,” katanya.

Brigjen TNI Wardiono juga menghimbau bahwa kedaulatan Demokrasi di atas segalanya dan ada di tangan Rakyat. Pengamanan personil dilakukan semaksimal mungkin dengan menempatkan personil dengan sesuai kerawanan yang ada, “Netralitas penyelenggara harus di jaga dengan baik, Polri dan TNI harus Independen di dalam pengamanan tahapan pilkada Dogiyai dan Sentra Gakkumdu Harus bekerja dengan baik sesuai kewenanganyang ada tanpa ragu-ragu dalam menindak pelaku tindak Pidana Pemilu, Polri dan TNI dalam pertanggung jawaban keuangan dengan baik serta hindari temuan dari KPK,” katanya.

Dari pantauan mitrapol.com pertemuan yang dilaksanakan ini merupakan bentuk dan Upaya koordinasi, sinergitas, Harmonisasi dan Pengendalian untuk menghindari mis komunikasi yang dapat menghambat jalannya tahapan Pilkada Dogiyai tahun 2017 mendatang. ronald karambut

: