MITRAPOL.com - Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH, MH, MM mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (21/11/2016) malam dan penangkapan AKBP Brotoseno dan perwira menengah berinisial D oleh Team Saber Mabes Polri, pada Jumat 11 November 2016 lalu.
 |
| H. Eddy Kusuma Wijaya |
Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH, MH, MM ketika ditemui oleh mitrapol.com di ruang rapat Komisi III DPR RI, pada Kamis (24/11/2016), mengatakan bahwa seharusnya para aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan serta khususnya KPK dapat lebih mengoptimalkan lagi tugas, pokok dan fungsinya dalam upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di negara kita ini dengan lebih memberikan perhatian serius dan khusus terhadap sumber - sumber pendapatan negara, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan, pendapatan negara yaitu pada sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah baik dari dalam maupun dari luar negeri.
“Apalagi saat ini keuangan negara sedang mengalami defisit, yang mana karena defisit tersebut yang menyebabkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang langkah- langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, sekarang anggaran yang berasal dan bersumber dari APBN mengalami pemangkasan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan," kata Eddy Kusuma Wijaya.
Oleh sebab itu, masih katanya, para aparatur penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung terlebih lagi khususnya KPK agar lebih serius dan mengoptimalkan kinerjanya dalam mengamankan sumber-sumber pendapatan negara agar jangan lagi terjadi kebocoran-kebocoran terhadap sumber-sumber pendapatan negara tersebut akibat dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut lagi dikatakan, Politikus dari Daerah Pemilihan Banten III ini menegaskan bahwa kebocoran-kebocoran sebagaimana tersebut di atas, selama ini sering terjadi karena lemahnya kinerja penegak hukum dalam mengawasi penerimaan dan penggunaan APBN selama ini, yang mengakibatkan tidak maksimalnya penggunaan anggaran pendapatan belanja negara tersebut untuk kesejahteraan rakyat.
“Indonesia adalah negara yang kaya raya akan hasil alamnya, akan tetapi ironisnya dengan kekayaan alam yang begitu melimpah ruah tersebut, seharusnya tidak ada lagi rakyat kita yang miskin," ujar Eddy Kusuma Wijaya. tri wibowo
:
comment 0 komentar
more_vert