MITRAPOL.com - Adanya tuntutan puluhan masa yang melakukan unjuk rasa (unras) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) di Jakabaring yang menuntut agar membatalkan pencalonan Cawabup Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi perlu disikapi dengan bijak.
 |
| Mualimin Pardi Dahlan |
"Sah-sah saja mengeluarkan pendapat di muka umum tetapi perlu diketahui bahwa penggantian pejabat yang dimaksud itu sudah sesuai aturan," ujar kuasa hukum Beni Hernedi, Mualimin Pardi Dahlan saat dihubungi mitrapol.com via telepon selulernya, Kamis (9/2).
Pria yang akrab dipanggil Afeng ini membeberkan bahwa pelantikan yang dilakukan Beni Hernedi saat menjabat sebagai Plt Bupati Muba ada surat Gubernur Sumsel dan persetujuan tertulis Mendagri juga sudah dilaksanakan.
"Meskipun kita tetap dilaporkan ke Panwaslu Muba, kita tetap taat hukum dengan memberikan klarifikasi langsung sesuai panggilan Panwas sejak awal sampai dengan selesai," jelasnya.
Justru, lanjutnya sekarang kita pertanyakan apa tujuan aksi atas persoalan yang sudah selesai ini?.
"Apakah sengaja mau mencemarkan nama baik Pak Beni dimata publik? Semoga saja tidak karena hal semacam ini akan berimplikasi hukum, meskipun sejauh ini kita tidak terpikir untuk mengambil upaya hukum," pungkasnya. suharto/aryanto
:
comment 0 komentar
more_vert