Lemtari Kembali Kunjungi Ketua MPR RI

MITRAPOL.com -  Guna melestarikan dan memfungsikan kembali aturan hukum adat istiadat kita sebagai jati diri serta harga diri bangsa, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI), Rabu (8/3/2017) sekitar pukul 14.00 WIB mengunjungi Ketua MPR RI untuk bersilahturrahim sekaligus untuk menindaklanjuti hasil musyawarah masyarakat adat Se-Indonesia yang diselenggarakan pada 13 Desember 2016 lalu.

Kunjungan Lemtari ke Gedung MPR RI yang diterima  Ketua MPR RI Dr. Zulkifli Hasan, Rabu (8/3/2017) (foto : Istimewah)

Pada kunjungan LEMTARI di terima langsung oleh Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM selaku Ketua MPR RI di ruangan kerjanya di Gedung Nusantara III MPR RI Lantai 9 Senayan, Jakarta.

Pantauan Mitrapol dilokasi, dalam pertemuan LEMTARI dengan Ketua MPR RI tersebut, dipimpin langsung oleh Suhaeli Husein Datuk Mudo, SH selaku Ketua Umum LEMTARI yang didampingi oleh Prof. Dr. Hironimus Tayme, MBA, selaku Sekjen Lemtari dan beserta para pengurus pusat LEMTARI.

Suhaeli Husein Datuk Mudo, SH selaku Ketua Umum LEMTARI, saat di wawancarai sebelum mengadakan pertemuannya dengan Ketua MPR RI mengatakan bahwa dalam kunjungan LEMTARI kali ini ingin menyampaikan dua atau tiga point kepada Ketua MPR RI. Pertama yaitu menindaklanjuti hasil Musyawarah Adat Nasional Republik Indonesia yang pernah kami laksanakan pada 13 Desember 2016 lalu, yang Kedua adalah kami memohon arahan dan petunjuk kepada Ketua MPR RI bahwa mau diarahkan kemana LEMTARI ini, mau dijadikan Lembaga Negara atau Lembaga Independen, serta bagaimana masalah pendanaan organisasinya. Lalu point yang Ketiga yaitu kami sudah sepakat dengan kawan-kawan yang didaerah, bahwasanya LEMTARI berkeinginan akan memberikan gelar adat kepada Presiden RI dan Ketua MPR RI.

"Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa biasanya gelar-gelar adat itu biasanya hanya dilakukan didaerah-daerah saja, tetapi secara nasional belum pernah ada. Maka dari itu untuk mempererat hubungan antara Pemerintah dengan Adat ini, LEMTARI ingin merencanakan memberikan gelar adat kepada Presiden RI dan Ketua MPR RI, maka dari itu kami ingin memohon arahan dan pandangan dari Ketua MPR RI," terang Datuk Mudo.

Dia menambahkan bahwa harapan Adat kedepannya menginginkan serta memohon kepada Pemerintah Pusat agar Adat ini diberikan bagian di Pemerintahan ini yang mana diberikan kesempatan untuk berbicara, diberikan bagian untuk mengatur dan membina masyarakatnya.

"Memang di daerah-daerah kita ini telah ada satu atau dua lembaga-lembaga adat dan sebagainya, namun setelah kami kaji lagi kedepannya dan menurut hemat pendapat kami, kalau kita ingin memfungsikan adat itu kembali, kami rasa tidak cukup dengan satu atau dua organisasi adat saja. Karena dengan zaman globalisasi ini semua cara kehidupan masyarakat Indonesia ini telah berubah total dari ke Indonesiaan nya itu sendiri," harap Datuk Mudo.

Menurut informasi, bahwa rencananya sekitar bulan Juli 2017 mendatang, LEMTARI akan Road to London untuk pengukuhan LEMTARI divisi Uni Eropa, dan pagelaran adat Indonesia di London, karena selama ini LEMTARI hadir untuk menjadi saluran aspirasi dan menjawab harapan masyarakat Adat Nusantara. Lemtari juga akan mengoptimalkan Program Kerja Nasional sebagai perekat NKRI. tri wibowo/herman heritage

: