MITRAPOL.com - Dalam rangka memasuki bulan suci 1438 H/2017 M, Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada Selasa (21/06/2017) berbuka puasa bersama sekitar 300 orang anak yatim piatu yang tersebar diseluruh DKI Jakarta. Acara buka puasa bersama tersebut diselenggarakan di Grand Sahid Hotel, Soedirman-Jakarta.
 |
Kegiatan buka puasa tersebut, selain dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang DR. Muhanto AQ, MM dan Sekjen Partai Bulan Bintang Ir. Afriansyah Noer. Selain itu juga turut hadir Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang MS. Kaban, serta para tokoh politik lainnya seperti Anies Baswedan, dan sebagainya.
Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra yang juga merupakan Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, seusai buka puasa bersama mengatakan bahwa rekonsiliasi perlu dilakukan agar Pemerintah Jokowi bisa lebih fokus menghadapi berbagai persoalan ekonomi, dan dirinya menawarkan Pemerintahan Jokowi mengabolisi kasus - kasus yang dituduhkan kepada sejumla tokoh.
"Saya kerkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memanjukan ummat, bangsa dan negara. Mengenai mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah itu merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi," kata Yusril.
Sebelum rekonsiliasi, menurut Yusril, Presiden Joko Widodo bisa menggunakan hak abolisi yang dimilikinya. Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara. Mungkin dengan cara ini lebih baik daripada meminta Polisi menghentikan kasus yang tengah ditanganinya. Melalui abolisi, pemerintah telah mengambil langkah yang baik karena tidak mempermalukan pihak manapun.
"Kalau Polri diminta mengeluarkan SP3, Polri (bisa diartikan) salah tangkap, dan menghentikan kasus karena alat bukti tidak cukup. Tapi kalau Presiden menggunaan hak abolisi, itu berarti Polri berkeyakinan bahwa alat bukti cukup, tetapi (di sisi lain) Presiden punya kebesaran jiwa untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap mereka, dan menggunakan hak abolisi," jelasnya.
Saran ini disampaikan Yusril agar pemerintah lebih fokus menangani persoalan ekonomi dan mengurangi beban politik.
"Tapi kalau pemerintah tidak bersedia, bagi saya tidak ada masalah. Saya kan berada di tengah. Saya tidak ikut aksi damai di mana pun juga. Saya tidak berada di posisi pemerintah, saya berada di tengah-tengah," ujar ketua umum PBB itu.
Reporter : tri wibowo
:
comment 0 komentar
more_vert