MITRAPOL.com – Pembangunan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung mulai dari infrastrukturnya menuai banyak polemik dan dikeluhkan. Pasalnya pembangunan itu dinilai tidak tersalurkan.
 |
| Kabupaten Tanggamus. |
Hal ini sangat disayangkan sekali, Bagaimana tidak, Pejabat-pejabat tinggi Kabupaten Tanggamus terkesan kurang Memperhatikan Perkembangan Desa-Desa, sehingga kesejahteraan dan kebutuhan dari kucuran dana ADD tersebut tidak tersalurkan kepada warganya.
Menurut LSM Angkatan Bina Jati Diri (ABJAD) pada saat dimintai komentarnya terkait Dana ADD yang dikucurkan ke kampung-kampung di Kabupaten Tanggamus, Jum'at (18/08) Johan Sahril Ketua DPD menegaskan, Seharusnya Pejabat-Pejabat Tinggi di Kabupaten Tanggamus turun dan melihat kejadian yang ada didesa-desa, sehingga dana ADD Tersalurkan sesuai dengan kebutuhan warganya.
"Karena bagaimanapun kesejahteraan warganya perlu pantauan dari pejabat tinggi, bukan hanya Kepala Kampung saja. Kalau Kepala Kampung nyeleweng gini, dan pejabat-pejabat tinggi tidak memperhatikan perkembangan didaerahnya bagaimana warganya akan merasakan kesejahteraan," tegas Johan.
Lebih Jauh Johan menuturkan, Maka dari itu, perkembangan desa perlu adanya pemeriksaan pejabat-pejabat tinggi di kabupaten tanggamus, sehingga kepala kampung yang menyelewengkan dana ADD bisa ditangkap dan diberi sanksi tegas.
“Karena kalau dibiarkan maka perkembangan didesa dan kebutuhan warganya tidak akan tersalurkan dengan baik," tutur Johan.
Reporter : znd
:
comment 0 komentar
more_vert