Ini Jeritan Warga Pedalaman Kali Degeuwo Buat Presiden Jokowi

MITRAPOL.com - Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Adat mengungkapkan rasa kekesalannya terhadap pemerintah, karena dinilai tidak ada keseriusan untuk memperhatikan nasib warga pedalaman serta pembangunan di wilayah pesisir kali Degeuwo Pitadi 45 dan sekitarnya.

Hal itu diungkapkan dalam pertemuan yang dilaksanakan di gedung Sekolah Dasar yang tak bernama di Desa Pitadi 45, Kecamatan Bayabiru, Kabupaten Paniai, belum lama ini, Senin 16 Oktober 2017.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Suku Dani Merius Murib, Tua-tua Adat Seki Murib, Emanuel Tabuni, Marten Kogoya, Weinam Antoh, Tim MITRAPOL Dadang Karta Kusuma, Danpospol Ndeotadi Bripka Yusak Salay, Wadan Pos Ramil Serka Sunarno, para Guru Sukarela dan Masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut satu persatu Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengungkapkan aspirasi mereka, adapun bentuk kekesalan dari masyarakat Pesisir Kali Degewo karena tidak adanya keseriusan dari pemerintah setempat bahkan pemerintah pusat dalam memperhatikan kondisi wilayah serta penduduk yang ada di wilayah tersebut, baik dalam bentuk pembangunan tempat ibadah, sarana kesehatan dan pendidikan, serta jembatan penyeberangan yang layak.

Menurut salah satu Tokoh Masyarakat bahwa pemerintah daerah (Pemda) khusus nya dari Kabupaten Paniai sudah beberapa kali mengunjungi tempatnya hanya sebatas sosialisasi serta janji-janji yang bisa diterima, dan buktinya tidak ada sama sekali.

“Daerah tersebut di kenal dengan daerah yang rawan akan penyakit malaria dan penyakit lain-lain, mengingat daerah tersebut sangat jauh dari wilayah perkotaan. Bahkan setiap kunjungan pemerintah setempat sering di usulkan oleh masyarakat agar pemerintah segera membangun fasilitas kesehatan serta menyiapkan tenaga medis, tapi sampai saat ini tak ada tanggapan sama sekali dari pemerintah daerah,” beber salah satu Tokoh Masyarakat yang enggan namanya disebutkan.

Untuk masaalah kesehatan, lanjutnya, masyarakat hanya bergantung pada pelayanan kesehatan dari pihak TNI yang bertugas di daerah tersebut. “Adapun masalah pendidikan di wilayah tersebut yang sangat memprihatinkan, sebab Sekolah SD yang tidak benama ini di bangun oleh pemerintah Intan Jaya, dan sudah berjalan proses belajar dan mengajar kurang lebih selama dua tahun dengan jumlah murid kurang lebih 90 orang siswa serta tenaga guru bantu 5 orang,” terangnya.

Masih katanya, mereka sangat mengharapkan kejelasan status sekolah ini, karena sampai saat ini sekolah tersebut belum terdaftar di Dinas Pendidikan daerah, dan para guru mengharapkan perhatian dari pihak pemerintah mengingat para murid bila selesai kelas enam tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP sebab tak bisa memiliki ijasah sekolah.

Mengenai kesejahteraan Guru dan Murid Sekolah, karena sejak awal kegiatan belajar dan mengajar mulai dari peralatan menulis, baju seragam bahkan kesejahteraan guru hanyalah di dapatkan dari bantuan masyarakat, pengusaha dan TNI/Polri, serta bantuan dari pihak jemaat Gereja bukit moria 45.

Saksikan Videonya Disini

"Kami sedih dengan kondisi dan keadaan sekolah kami, maka itu kami atas nama guru dan murid SD yang ada sangat mengaharapkan perhatian pemerintah daerah agar bisa memperhatikan sekolah kami," ungkap seorang Guru SD sambil menetekan air mata.

Sementara Seki Murip menambahkan, bahwa masyarakat yang ada di wilayah ini hidup seperti ayam di tinggalkan induknya, karena kami sudah bosan dan capek menunggu janji-janji dari pemerintah. Karena sampai saat ini baik pembangunan gereja dan pembangunan hunian warga miskin hanya kami dapatkan dari pengusaha yang ada di daerah ini.

Suatu hal yang perlu di perhatikan oleh pemerintah adalah pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, serta jembatan penyeberangan yang layak, karena sangat perlu perhatian dari pemerintah, begitu pula dengan harga barang sembilan bahan pokok (sembako) yang sangat mahal, karena di akibatkan biaya tranportasi yang sangat mahal, sampai 1 sak beras 25 kg seharga satu juta setengah, bahan bakar minyak tuju puluh ribuh satu liter, harga semen satu sak dua juta lima ratus dan begitu pula dengan barang-barang lainnya, ini semua terjadi oleh karena tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat,” ujar Seki.

Dijelaskannya, kehidupan kami di wilayah Degewo hanya lah bergantung dari hasil alam Papua, yaitu dari hasil kerja manual sebagai penambang emas, kalau tidak ada rejeki bisa bisa tidak dapat makan dan harus berhutang di kios, maka itu kami atas nama masyarakat adat Papua khususnya di wilayah pesisir Kali Degewo akan mengutuk keras bagi pemerintah yang akan mengijinkan pihak investor bila akan bekerja dengan memakai alat berat di sepanjang kali Degewo, dan kami akan mengusir bila ada perusahan yang beroperasi di wilayah sepanjang kali Degewo.

“Karena kalau perusahan masuk kerja pasti kami sudah tidak ada lahan kerja lagi untuk menyambung hidup kami. Apalagi anak cucu kami mau makan apa di hari yang akan datang, maka itu di daerah ini hanya bisa kami kelola sendiri tanpa campur tangan pihak investor dari luar, dan kami berharap agar pertambangan di wilayah ini hanya bisa kami garap sendiri guna untuk kebutuhan hidup kami dan anak cucu kami," tandasnya.

Kepala Suku Merius Murib meminta kepada Presiden Jokowi agar bisa mengontrol dan mengecek kinerja Pemerintah Daerah yang ada agar bisa memperhatikan kehidupan masyarakat Papua dan Non Papua yang berdomosili di wilayah pesisir kali Degewo. Menurut data kami bahwa penduduk yang ada di sepanjang kali Degeuwo berjumlah kurang lebih delapan ribu jiwa, dan 1/4 warga asli Papua yang belum bisa memiliki dan memakai baju apalagi memiliki tempat tinggal yang layak.

"Saya mewakili masyarakat asli dan non Papua meminta agar Presiden Jokowi bisa memperhatikan keluhan kami menyangkut kesejahteraan Rakyat Papua, terkait pendidikan, kesehatan, jembatan penyeberangan yang layak dan tempat ibadah. Agar kami bisa hidup layak seperti misi Pak Jokowi yaitu mensejaterahkan kehidupan Rakyat Papua yang masih tertinggal,” tutur Merius Murib.

Melihat dari kesadaran masyarakat setempat tentang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bahwa yang sebenarnya wilayah ini adalah wilayah yang dikenal sebagai zona merah (militan), akan tetapi lewat pemahaman yang di berikan oleh para Tokoh Agama serta aparat TNI/Polri sehingga bisa membangun komunikasi yang baik dengan seluruh Tokoh Adat dan lapisan masyarakat setempat yang pada akhirnya seluruh lapisan masyarakat Papua maupun non Papua yang ada di wilayah itu bisa menghadiri dan melaksanakan Pengibaran Bendera yang pertama kali pada 17 Agustus 2017 setelah 72 Tahun Indonesia Merdeka, di halaman SD di kampung Pitadi 45.

Dari analisa Tim MITRAPOL, bahwa faktor kesenjangan antara penduduk, kecemburuan sosial dan belum meratanya pembagian kue pembangunan dan itulah yang menjadi dasar rasa benci kepada aparatur negara, diamana harga bahan pokok masih tinggi, ketiadaan tenaga medis, jembatan yang layak untuk penyebarangan ke desa tetangga, yang notabene kantor desa dan tempat mereka bekerja.

Hal-hal seperti itulah yang membuat masyarakat adat geram, mereka berasumsi, tanah mereka (milik perusahaan PT freeport) telah di habisi kekayaan materialnya yang bernilai trilyunan. Sementara mereka sampai saat ini belum berbusana dan mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Harapan warga setempat agar Presiden Jokowi bisa menjawab impian masyarakat pedalaman khususnya di pesisir kali Degeuwo Paniai Papua.

Reporter : ronald karambut

: