MITRAPOL.com - Dewan Pimpinan Wilayah PNA Kabupaten Aceh Timur, Muslim Hasballah mengingatkan para kadernya bahwa sebagai sebuah organisasi politik, PNA memliki konstitusi partai.
“Dan setiap kader di level manapun wajib patuh dan menghormati kepemimpinan dalam partai, kader yang baik tidak boleh merongrong partai, namun harus menjaga persatuan dan sinergi dalam partai,” kata Muslim Hasballah dalam rapat pleno DPW PNA Aceh Timur Minggu (28/1/2018), di Balai Ulama Umara, Alue Bu, Peurelak Barat.
“Kaderisasi yang baik harus di tunjang dengan gagasan gagasan politik demi kepentingan masyarakat,” tambah mantan Bupati Aceh Timur ini.
Amatan lansung mitrapol.com di lapangan Rapat pleno dengan tajuk “Konsolidasi, Sinergi, dan Kepemimpinan yang Kuat Menuju Kemenangan Pemilu 2019" dihadiri oleh seluruh pengurus DPW-PNA berlangsung sampai menjelang senja.
Rapat Pleno perdana yang dihadiri sekitar 200 pengurus membicarakan dan mendiskusikan kesiapan PNA dalam menghadapi Pemilu 2019.
Muslim Hasballah, memaparkan bahwa partai lokal adalah salah satu hasil perundingan menuju perdamaian, partai lokal juga memiliki legalitas dan legitimasi yang kuat seperti partai politik lainnya, karena itu, khususnya PNA adalah bagian dari Republik ini dan harus dilindungi eksistensinya.
Selanjutnya alumni Camp Wadi Rabik, Tripoli Libya ini memaparkan bahwa kaderisasi partai adalah pondasi dalam pengembangan dan kemajuan partai.
"Terkait dengan proses rekruitmen dan penjaringan Bacaleg, kita sedang menunggu DPP PNA dan Bappilu Pusat sedang selesaikan regulasi dan peraturan partai menyangkut hal ini,” katanya.
Saat ini DPW PNA Aceh Timur sedang fokus pada penguatan struktur organisasi sambil menunggu hasil verifikasi faktual oleh KIP.
“Jadi selama belum jelas kepada seluruh pengurus agar tidak mengambil langkah yang keliru yang dapat merugikan partai dan para kader,” tegas Muslim.
Rapat Pleno ini juga dihadiri oleh beberapa pengurus DPP-PNA seperti Ketua III DPP Mohd Jully Fuady, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum (Bappilu) Pusat M Nur (Raju), Anggota Badan Pengawalan Suara (BPS) Pusat T. Razali (Ponjoho) dan Wasekjend DPP Ruslan Razali, serta beberapa pengurus lainnya.
Reporter : zulkifli
:
comment 0 komentar
more_vert