MITRAPOL.com - Pembangunan Infrastruktur jalan yang sekarang ini sedang digalakkan oleh Presiden Jokowi ternyata dijadikan oleh pejabat dan pengusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi uang mereka tanpa memperhatikan dampak dari pekerjaan tersebut.
 |
Hal itu terjadi pada pekerjaan pengaspalan dan pleaningan TA 2017 sepanjang 7 Km yang terdiri dari Kecamatan Salapian sampai Bahorok. Dari informasi yang berhasil di himpun oleh awak media bahwa pagu anggaran tersebut sebesar Rp.29.753.200.700, volume pekerjaan sepanjang 7 Km.
"Pekerjaan tersebut di Sub Kontrakan oleh pihak ke tiga oleh pihak PT SMJ kepada pihak ketiga dengan basis borong Rp. 727.000/m kubik, sudah termasuk upah kerja dan material," ujar SS (43), Rabu (14/2).
Lebih lanjut dikatakan, bahkan gaji kami pun belum dibayar oleh pihak PT.SMJ sampai sekarang. "Bahkan kami dengar pihak PT. SMJ itu juga menang tender lagi. Jadi dimana kebijakan pemerintahan kita yang sudah jelas-jelas pekerjaannya amburadul kok diterima hasil pekerjaannya," ujar SS.
Hal senada juga dikatakan oleh warga Paya Bedil Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok berinisial R (42). Pekerjaan Leaning parit yang ada disepanjang jalan paya bedil Desa Perkebunan Turangi ,pekerjaan tersebut selesai dikerjakan bulan Januari 2018 namun baru 1 bulan sudah hancur.
"Apakah tidak ada biaya perawatannya dan dimana tanggung jawab Pengusaha dan apakah tidak ada tindakan dari Pemerintah Provinsi Sumut?," ujar R kepada wartawan dengan nada kecewa.
Lapisan masyarakat meminta kepada pihak hukum untuk memeriksa pengawas yang telah menyetujui hasil pekerjaan PT SMJ sebelum survei kelapangan.
Reporter : tolhas pasaribu
:
comment 0 komentar
more_vert