MITRAPOL.com - Saya menjalankan tugas baru setahun di Inspektorat Daerah Mappi, terkait temuan dan kerugian daerah kami akan membentuk team untuk menyelesaikannya dan kita sudah berkoordinasi dengan BPKP Papua hasilnya, harus ada Majelis Penyelesain Kerugian Daerah (MPKD). Hal ini dikatakan Agus Bouway Inspektorat Daerah Mappi saat ditemui Jumat 13 April 2018.
 |
| Agus Bouway Inspektorat Daerah Mappi |
“Ini saya sudah sampaikan kepada pimpinaan daerah (Bupati). Respon dan tanggapan positif diberikan oleh Bapak Bupati yang mempunyai komitmen untuk membawa perubahan dalam kepemimpinan nya. Hal ini harus kami dukung, untuk itu semua OPD harus tertib administratif, dalam penggunaan anggaraan, laporan harus jelas segala macam bukti terkait pembayaran dan penerimaan dibuat sesuai mekanisme yang ada,” kata dia.
Masih katanya, temuan paling banyak terkait Aset Daerah, contoh soal pembelian tanah oleh beberapa OPD dari masyarakat, pembayaran yang tidak dibarengi dengan surat-surat yang jelas sebagai bukti kepemilikan, “sejak 2017 saya mulai memperbaiki managemen aset, karena kelemahan kita ada pada managemen,” paparnya.
Lanjutnya, harus dipersiapkan mulai dari sekarang jika tahun 2019 masuk E-planning, E-bajeting dan sebagai nya kita di Mappi sudah siap akan hal tersebut. terkakait PP. No. 38 tentang tata cara penyelesain kerugian daerah, serta kebijakan Bupati, MPKD di daerah Papua lain sudah di bentuk, kalau disini kami sudah melakukan penyusunan team, dan untuk Majelis Penyelesai Kerugian Daerah, tinggal menunggu sekda definitif.
“Bapak Bupati sekarang bagus, karena beliau tegas dan punya komitmen untuk menyelesaikan ini, jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena akan menyusahkan kita sendiri, ini sebenarnya permasalahan sudah lama tetapi di masa kepemimpinan bupati yang sekarang baru kita akan menyelesaikannya,” pungkas Agus Boaway.
Terkait temuan, sambungnya, biasanya APH mendatangi kami untuk menayakan hal-hal terkait temuan-temuan dari BPKP Papua, kemungkinan dugaan mereka temuan tersebut ada indikasi tindak pidana korupsi, namun, katanya, temuan tersebut hanyalah kesalahan dan kelemahan dalam managemen keuangan, sehingga beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan oleh Badan Keuangan kepada pengelola Keuang ditiap-tiap OPD.
Dirinya berharap Inspektorat Kabupaten Mappi bisa naik level, karena sekarang berada di level dua, dari level satu naik ke level dua. “Kami telah dibantu, ke inginan saya Inspektorat ini harus berada di level tiga, akan tetapi harus di dukung dengan infrastruktur yang memadai dan layak untuk level tiga. Sebenarnya sudah bisa tetapi karena kondisi kantor seperti ini yang dinyatakan belum siap,” tutup Bouway.
Reporter : yanes
:
comment 0 komentar
more_vert