MITRAPOL.com - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Langkat menggelar rapat kordinasi peta kerawanan Pilkada Langkat dan Pilkada Sumatera Utara 2018 dengan stakeholder Langkat, di Restoran Stabat Seafood, Stabat, Langkat, Jum’at (20/4).
Dihadiri oleh Unsur Forkopimda Langkat, perwakilan Polres Langkat, Perwakilan Dandim 0203/Langkat, Polsek se Kab.Langkat, Danramil Se Langkat, Camat Se-Kab.Langkat serta pengurus partai politik Kabupaten Langkat.
Pada rapat tersebut Panwaslu Langkat menghadirkan tiga (3) narasumber diantaranya, pertama IPTU Maraganti Panggabean SH. M.HUM dari Kepolisian Polres Langkat membawahkan materi ‘Antisipasi Potensi Kerawanan Pilkada Langkat tahun 2018’ , kedua Muhammad Syahrir dari Korbid Kelembagaan KPID-SU dengan materi ‘Peran KPID Sumut Dalam Pilkada 2018’ , pemateri terakhir Taufik Umar Dhani Harahap, SH seorang Peneliti institut Kolektif dengan tema materi ‘Memahami Politik Identitas Sumatera Utara’.
IPTU Maraganti Panggabean menjelaskan antisipasi potensi kerawanan pilkada langkat tahun 2018, upaya untuk menditeksi wilayah yang memungkinkan rawan lalu dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya kerusuhan saat berlangsungnya Pilkada.
Sebab tugas polisi terdiri dari tiga unsur, satu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kedua sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ketiga sebagai alat negara penegak hukum.
Selanjutnya, dijelaskannya, untuk menjamin “pesta demokrasi” ini berjalan dengan baik dengan paradigma jujur, adil dan demokratis, maka harus ada 3 aspek yang dibutuhkan yaitu, 1. Penyelenggara yang profesional, 2. Persaingan kontestan, 3. Partisipasi masyarakat Kab. Langkat.
Maka, tambahanya, Penyelenggara KPU dan Panwas harus berpikir dan bertindak dengan profesional yaitu mempunyai kompetensi yang cukup, komitmen yang terpercaya dengan jujur dan adil serta ada kesesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan.
“Jika benar, maka satu persoalan yang berpotensi menjadi rawan dapat di atasi” sebutnya.
Demikian juga dengan kontestasi para peserta Pilkada berikut dengan team pemenangannya, harus memahami dan mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan. Kemudian partisipasi masyarakat, harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan benar.
Muhammad Syahrir dari Korbid Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesi Sumut (KPID-SU) dengan materi ‘Peran KPID Sumut Dalam Pilkada 2018, menjelaskan, jika terdapat pelangaran UU Pilkada yang dilakuan media dalam pemberitaan.
Maka dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh KPI ditujukan pada lembaga penyiarannya. Sedangkan penindakan untuk kontestan atau peserta Pilkada dilakukan KPU dan Bawaslu.
“Kita memiliki prosedur sanksi dari teguran pertama hingga penghentian sementara. Setiap sanksi yang dikeluarkan akan ditembuskan ke pihak penyelenggara”, jelasnya.
Taufik Umar Dhani Harahap, SH Peneliti institut Kolektif menjelaskan materi ‘Memahami Politik Identitas Sumatera Utara’ adalah diawali memahami budaya politik dengan sikap orientasi yang khas warga negara, terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut. Sebab Budaya politik terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatar belakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi.
Maka menghadapi Pilkada ini mari kita semua harus bijak dan cerdas memilih calon pemimpin, serta kita harus ikut berpartisifasi dalam mengujudkan pemimpin yang cerdas, adil dan berpihak kerakyat.
“Karena jika kita menolak berpartisipasi dalam politik, salah satu konsekuensi akhir akibatnya, kita pada akhirnya dikuasai oleh orang-orang tidak sesui dengan keinginan kita,”sampainya.
Reporter : tolhas pasaribu
 |
| Suasana saat rapat kordinasi peta kerawanan Pilkada Langkat dan Pilkada Sumatera Utara 2018 dengan stakeholder Langkat, di Restoran Stabat Seafood, Stabat, Langkat, Jum’at (20/4). |
Dihadiri oleh Unsur Forkopimda Langkat, perwakilan Polres Langkat, Perwakilan Dandim 0203/Langkat, Polsek se Kab.Langkat, Danramil Se Langkat, Camat Se-Kab.Langkat serta pengurus partai politik Kabupaten Langkat.
Pada rapat tersebut Panwaslu Langkat menghadirkan tiga (3) narasumber diantaranya, pertama IPTU Maraganti Panggabean SH. M.HUM dari Kepolisian Polres Langkat membawahkan materi ‘Antisipasi Potensi Kerawanan Pilkada Langkat tahun 2018’ , kedua Muhammad Syahrir dari Korbid Kelembagaan KPID-SU dengan materi ‘Peran KPID Sumut Dalam Pilkada 2018’ , pemateri terakhir Taufik Umar Dhani Harahap, SH seorang Peneliti institut Kolektif dengan tema materi ‘Memahami Politik Identitas Sumatera Utara’.
IPTU Maraganti Panggabean menjelaskan antisipasi potensi kerawanan pilkada langkat tahun 2018, upaya untuk menditeksi wilayah yang memungkinkan rawan lalu dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya kerusuhan saat berlangsungnya Pilkada.
Sebab tugas polisi terdiri dari tiga unsur, satu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kedua sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ketiga sebagai alat negara penegak hukum.
Selanjutnya, dijelaskannya, untuk menjamin “pesta demokrasi” ini berjalan dengan baik dengan paradigma jujur, adil dan demokratis, maka harus ada 3 aspek yang dibutuhkan yaitu, 1. Penyelenggara yang profesional, 2. Persaingan kontestan, 3. Partisipasi masyarakat Kab. Langkat.
Maka, tambahanya, Penyelenggara KPU dan Panwas harus berpikir dan bertindak dengan profesional yaitu mempunyai kompetensi yang cukup, komitmen yang terpercaya dengan jujur dan adil serta ada kesesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan.
“Jika benar, maka satu persoalan yang berpotensi menjadi rawan dapat di atasi” sebutnya.
Demikian juga dengan kontestasi para peserta Pilkada berikut dengan team pemenangannya, harus memahami dan mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan. Kemudian partisipasi masyarakat, harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan benar.
Muhammad Syahrir dari Korbid Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesi Sumut (KPID-SU) dengan materi ‘Peran KPID Sumut Dalam Pilkada 2018, menjelaskan, jika terdapat pelangaran UU Pilkada yang dilakuan media dalam pemberitaan.
Maka dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh KPI ditujukan pada lembaga penyiarannya. Sedangkan penindakan untuk kontestan atau peserta Pilkada dilakukan KPU dan Bawaslu.
“Kita memiliki prosedur sanksi dari teguran pertama hingga penghentian sementara. Setiap sanksi yang dikeluarkan akan ditembuskan ke pihak penyelenggara”, jelasnya.
Taufik Umar Dhani Harahap, SH Peneliti institut Kolektif menjelaskan materi ‘Memahami Politik Identitas Sumatera Utara’ adalah diawali memahami budaya politik dengan sikap orientasi yang khas warga negara, terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut. Sebab Budaya politik terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatar belakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi.
Maka menghadapi Pilkada ini mari kita semua harus bijak dan cerdas memilih calon pemimpin, serta kita harus ikut berpartisifasi dalam mengujudkan pemimpin yang cerdas, adil dan berpihak kerakyat.
“Karena jika kita menolak berpartisipasi dalam politik, salah satu konsekuensi akhir akibatnya, kita pada akhirnya dikuasai oleh orang-orang tidak sesui dengan keinginan kita,”sampainya.
Reporter : tolhas pasaribu
:
comment 0 komentar
more_vert