MITRAPOL.com - Sidang Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digelar oleh Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Papua selaku Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Mimika berlangsung di Hotel Cendrawasih 66 Pada Jumat, (22/8) diwarnai interupsi, tak lain dan tak bukan adalah dari TIM Pemenang Paslon Bupati dan wakil Bupati Mimika, dan juga dari para Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari 18 Distrik yang ada di Kabupaten Mimika, Papua.
Pada akhirnya KPU Mimika dan Panwaslu pun sebagai pengggerak hajatan akbar tersebut mengamini belum cairnya anggaran untuk mendukung susksesnya Pilkada 2018 ini.
Sidang Pleno Terbuka dalam rangka Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi mandek dan diberi waktu jeda alias skors selama 14 Hari sambil menunggu cairnya sisa anggaran Milik KPU Mimika, Panwaslu Mimika dan TNI/Polri dengan Total keseluruhan yang dianggarkan sebesar Rp. 90.276.846.500,- terbagi menjadi KPU Mimika sebesar Rp.62.281.163.500, untuk Panwas sebesar Rp.10.405.953.000 dan untuk Pengamanan dalam hal ini TNI/Polri sebesar Rp 17.589.730.000.
Namun hingga kini baru cuma sekali pencairan, yakni pada tahun 2017 silam yang dilakukan KPUD Mimika sebesar Rp 9 Miliar, sementara PANWAS juga telah mencairkan dana di Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2 Miliar.
Hingga kini belum ada pengajuan pencairan dana lagi dari ketiga Instansi ya, dan belum ada LPJ atas pencairan tahap pertama. Hal ini terungkap langsung dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marten P. Malisa kepada Mitrapol di ruang kerjanya.
Ketua KPU Provinsi Papua selaku Ketua KPUD Mimika mengatakan, Saya sudah hubungi pemerintah daerah dan saya sudah perintahkan staf kami untuk segera lakukan perincianya, kami cuma minta agar semua sisa anggaran harus di transfer atau dicairkan, baik itu Punya KPU Mimika, baik untuk Panwaslu Mimika, dan untuk Pihak keamanan dalam hal ini TNI/Polri, karena kami sudah Start dan jalan. Jangan ada KPU Terkendala karena masalah anggaran.
Dirinya juga mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari pemakaian anggaran yang telah dicairkan tahap pertama agar segera di pertanggung jawabkan supaya tidak menghalangi proses tahapan KPU yang sedang berjalan.
Hingga berita ini ditayangkan proses Pilkada Mimika Memasuki Tahapan Kampanye dan KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap namun sidang Diskors lantaran anggaran untuk mensukseskan kegiatan Pilkada minim sehingga menunggu kejelasan kemudian berlanjut lagi.
Reporter : qodri
 |
| Marten P. Malisa Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika. |
Pada akhirnya KPU Mimika dan Panwaslu pun sebagai pengggerak hajatan akbar tersebut mengamini belum cairnya anggaran untuk mendukung susksesnya Pilkada 2018 ini.
Sidang Pleno Terbuka dalam rangka Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi mandek dan diberi waktu jeda alias skors selama 14 Hari sambil menunggu cairnya sisa anggaran Milik KPU Mimika, Panwaslu Mimika dan TNI/Polri dengan Total keseluruhan yang dianggarkan sebesar Rp. 90.276.846.500,- terbagi menjadi KPU Mimika sebesar Rp.62.281.163.500, untuk Panwas sebesar Rp.10.405.953.000 dan untuk Pengamanan dalam hal ini TNI/Polri sebesar Rp 17.589.730.000.
Namun hingga kini baru cuma sekali pencairan, yakni pada tahun 2017 silam yang dilakukan KPUD Mimika sebesar Rp 9 Miliar, sementara PANWAS juga telah mencairkan dana di Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2 Miliar.
Hingga kini belum ada pengajuan pencairan dana lagi dari ketiga Instansi ya, dan belum ada LPJ atas pencairan tahap pertama. Hal ini terungkap langsung dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marten P. Malisa kepada Mitrapol di ruang kerjanya.
Ketua KPU Provinsi Papua selaku Ketua KPUD Mimika mengatakan, Saya sudah hubungi pemerintah daerah dan saya sudah perintahkan staf kami untuk segera lakukan perincianya, kami cuma minta agar semua sisa anggaran harus di transfer atau dicairkan, baik itu Punya KPU Mimika, baik untuk Panwaslu Mimika, dan untuk Pihak keamanan dalam hal ini TNI/Polri, karena kami sudah Start dan jalan. Jangan ada KPU Terkendala karena masalah anggaran.
Dirinya juga mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari pemakaian anggaran yang telah dicairkan tahap pertama agar segera di pertanggung jawabkan supaya tidak menghalangi proses tahapan KPU yang sedang berjalan.
Hingga berita ini ditayangkan proses Pilkada Mimika Memasuki Tahapan Kampanye dan KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap namun sidang Diskors lantaran anggaran untuk mensukseskan kegiatan Pilkada minim sehingga menunggu kejelasan kemudian berlanjut lagi.
Reporter : qodri
:
comment 0 komentar
more_vert