MITRAPOL.com - Terkait kedatangan KPK ke Kabupaten Sumedang pada hari Sabtu (5/5), pekan lalu, membuat pelayanan di ruangan Kepala Dinas PUPR dan DPPK Sumedang menjadi terkendala. Kedatangan KPK terkait adanya dugaan gratifikasi untuk meloloskan anggaran di kementerian yang akan diluncurkan pada APBN Perubahan 2018 untuk Kabupaten Sumedang, sekitar Rp 25 Milliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyegel dua ruangan kepala dinas, ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumedang dan ruangan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP). Selain menyegel ruangan kepala dinas, KPK juga menyegel ruangan sub bagian program Dinas.
Seperti diberitakan media online sumedang, penyegelan dua ruangan kepala dinas imbas penangkapan seorang anggota DPR RI Komisi XI Amin Santono yang diduga menerima suap senilai Rp 500 juta dari yang seharusnya diterima sebanyak Rp 1,7 Miliar dari coordinator kontraktor Ahmad Ghiast.
Saat dikonfirmasi mitrapol.com, Pjs Bupati, Ir. H. Sumarwan Hadisoemarto, di Gedung Negara, Senin (7/5) membenarkan adanya penyegelan dua ruangan kantor kepala dinas.
"Ya, saya dapat kabar seperti itu, dua ruangan kepala dinas disegel KPK. Namun, sampai saat ini kita belum tau sampai kapan dilakukan penyegelan tersebut. Penyegelan itukan imbas dari kasus diluar kabupaten sumedang. Informasi yang saya dapat dari sekda, hingga saat ini belum ada dokumen yang diamankan oleh KPK. Namun, saya berharap KPK bisa bekerja dengan baik guna untuk menegakkan hukum, jangan sampai pelayanan di dua kantor dinas tersebut terganggu akibat penyegelan yang dilakukan KPK," katanya.
Plt Sekda Sumedang, Sanusi Mawi saat dimintai tanggapannya atas penyegelan oleh KPK, awalnya dirinya tidak percaya, namun setelah koordinasi dengan bagian intel Polres sumedang, dirinya baru mengetahui kedatangan KPK.
"Saya tidak ada saat KPK mendatangi dua kantor tersebut. Namun saya menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai orang KPK. Namun, karena saya tidak percaya bahwa yang menelepon itu adalah orang KPK maka saya kooridnasi dengan bagian Intel polres, seteleh dibenarkan maka saya mempercayai orang tersebut adalah KPK. Namun malam itu saya tidak bisa ikut mendampingi KPK karena saya tidak ada sopir yang mau bawa mobil saya," katanya dengan santai.
Diinformasikan bahwa hari ini pihak KPK akan melakukan pemeriksaan dokumen di dua kantor diatas. dan mitrapol.com masih menunggu kedatangan KPK untuk melakukan penyelidikan selanjutnya.
Reporter : joel
 |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyegel dua ruangan kepala dinas, ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumedang dan ruangan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP). Selain menyegel ruangan kepala dinas, KPK juga menyegel ruangan sub bagian program Dinas.
Seperti diberitakan media online sumedang, penyegelan dua ruangan kepala dinas imbas penangkapan seorang anggota DPR RI Komisi XI Amin Santono yang diduga menerima suap senilai Rp 500 juta dari yang seharusnya diterima sebanyak Rp 1,7 Miliar dari coordinator kontraktor Ahmad Ghiast.
Saat dikonfirmasi mitrapol.com, Pjs Bupati, Ir. H. Sumarwan Hadisoemarto, di Gedung Negara, Senin (7/5) membenarkan adanya penyegelan dua ruangan kantor kepala dinas.
"Ya, saya dapat kabar seperti itu, dua ruangan kepala dinas disegel KPK. Namun, sampai saat ini kita belum tau sampai kapan dilakukan penyegelan tersebut. Penyegelan itukan imbas dari kasus diluar kabupaten sumedang. Informasi yang saya dapat dari sekda, hingga saat ini belum ada dokumen yang diamankan oleh KPK. Namun, saya berharap KPK bisa bekerja dengan baik guna untuk menegakkan hukum, jangan sampai pelayanan di dua kantor dinas tersebut terganggu akibat penyegelan yang dilakukan KPK," katanya.
Plt Sekda Sumedang, Sanusi Mawi saat dimintai tanggapannya atas penyegelan oleh KPK, awalnya dirinya tidak percaya, namun setelah koordinasi dengan bagian intel Polres sumedang, dirinya baru mengetahui kedatangan KPK.
"Saya tidak ada saat KPK mendatangi dua kantor tersebut. Namun saya menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai orang KPK. Namun, karena saya tidak percaya bahwa yang menelepon itu adalah orang KPK maka saya kooridnasi dengan bagian Intel polres, seteleh dibenarkan maka saya mempercayai orang tersebut adalah KPK. Namun malam itu saya tidak bisa ikut mendampingi KPK karena saya tidak ada sopir yang mau bawa mobil saya," katanya dengan santai.
Diinformasikan bahwa hari ini pihak KPK akan melakukan pemeriksaan dokumen di dua kantor diatas. dan mitrapol.com masih menunggu kedatangan KPK untuk melakukan penyelidikan selanjutnya.
Reporter : joel
:
comment 0 komentar
more_vert