MITRAPOL.com - Kepala BPKS Sayid Fadhil menyampaikan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS, pada tahun 2019 menjadikan Water Front Harbors (WFH) menjadi agenda utama dalam pengembangan Kawasan Sabang kedepannya.
Hal itu dijelaskannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di gedung Nusantara Komplek DPR RI Jakarta, Rabu (6/6/2018).
“Kawasan Sabang sebenarnya telah menjadi tempat pelaksanakan berbagai even nasional salah satunya seperti Sail Sabang. Di Kawasan ini juga terdapat Dermaga BPKS (CT 1, CT 3) yang di singgahi berbagai kapal dari luar negeri berkelas internasional seperti Cruise dan Yatch," kata Kepala BPKS Sayid Fadhil.
Namun, kondisi kawasan ini dipandang belum representatif sebagai kawasan yang layak, sehingga memerlukan penataan-penataan yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh.
Karenanya pada kesempatan itu, BPKS mengajukan anggaran tambahan guna mempercepat perwujudan WFH dimaksud. Dimana diharapkan dengan adanya tambahan anggaran tersebut, kawasan teluk Sabang akan ditata dan akan menjadi pintu masuk Indonesia di bagian barat Indonesia yang layak dan jauh dari kesan kumuh seperti keadaan sekarang ini.
"Dengan dukungan penuh Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Pusat, sinergitas Kementerian terkait, Gubernur Aceh beserta Dewan Kawasan, Pemerintah Kota Sabang serta stakeholder terkait lainnya, BPKS akan terus dapat berkontribusi dalam pengusahaan kawasan Sabang untuk menjadi salah satu kawasan terkemuka di kawasan Asean dan bahkan Dunia dalam tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Selain itu, Sayid juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019, BPKS juga berfokus pada penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Balohan.
Salah seorang anggota Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa pihaknya yakin dengan manajemen baru ini, BPKS akan lebih baik ke depan dan akuntable apalagi dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat dipertahankan pada tahun ini.
“Pemaparan, diskusi dan kehadiran tim penuh BPKS Sabang mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI. Pertemuan dipandang cukup efektif, dan usulan dan WFH telah ditampung dan diskusi lanjutan khususnya tentang WFH ini akan diadakan berbentuk konsinyering dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.
Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si, dan dihadiri oleh para Wakil Pimpinan serta anggota Komisi VI DPR RI. Pertemuan tersebut juga diikuti oleh para undangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Dari BPKS sendiri dihadiri oleh Kepala BPKS, Sayid Fadhil, Wakil Kepala BPKS Irwan Faisal, Deputi Umum Muslem Daud, Deputi Komersial dan Investasi Agus Salim, Deputi Pengawasan Abdul Manan, Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang Fauzi Umar, MM, Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi Rizal Rismawan, Kepala Perwakilan BPKS Banda Aceh Lukman Age, dan Kepala Perwakilan BPKS Jakarta Candra Gunawan.
Reporter : bukhari
 |
Hal itu dijelaskannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di gedung Nusantara Komplek DPR RI Jakarta, Rabu (6/6/2018).
“Kawasan Sabang sebenarnya telah menjadi tempat pelaksanakan berbagai even nasional salah satunya seperti Sail Sabang. Di Kawasan ini juga terdapat Dermaga BPKS (CT 1, CT 3) yang di singgahi berbagai kapal dari luar negeri berkelas internasional seperti Cruise dan Yatch," kata Kepala BPKS Sayid Fadhil.
Namun, kondisi kawasan ini dipandang belum representatif sebagai kawasan yang layak, sehingga memerlukan penataan-penataan yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh.
Karenanya pada kesempatan itu, BPKS mengajukan anggaran tambahan guna mempercepat perwujudan WFH dimaksud. Dimana diharapkan dengan adanya tambahan anggaran tersebut, kawasan teluk Sabang akan ditata dan akan menjadi pintu masuk Indonesia di bagian barat Indonesia yang layak dan jauh dari kesan kumuh seperti keadaan sekarang ini.
"Dengan dukungan penuh Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Pusat, sinergitas Kementerian terkait, Gubernur Aceh beserta Dewan Kawasan, Pemerintah Kota Sabang serta stakeholder terkait lainnya, BPKS akan terus dapat berkontribusi dalam pengusahaan kawasan Sabang untuk menjadi salah satu kawasan terkemuka di kawasan Asean dan bahkan Dunia dalam tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Selain itu, Sayid juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019, BPKS juga berfokus pada penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Balohan.
Salah seorang anggota Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa pihaknya yakin dengan manajemen baru ini, BPKS akan lebih baik ke depan dan akuntable apalagi dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat dipertahankan pada tahun ini.
“Pemaparan, diskusi dan kehadiran tim penuh BPKS Sabang mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI. Pertemuan dipandang cukup efektif, dan usulan dan WFH telah ditampung dan diskusi lanjutan khususnya tentang WFH ini akan diadakan berbentuk konsinyering dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.
Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si, dan dihadiri oleh para Wakil Pimpinan serta anggota Komisi VI DPR RI. Pertemuan tersebut juga diikuti oleh para undangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
 |
Dari BPKS sendiri dihadiri oleh Kepala BPKS, Sayid Fadhil, Wakil Kepala BPKS Irwan Faisal, Deputi Umum Muslem Daud, Deputi Komersial dan Investasi Agus Salim, Deputi Pengawasan Abdul Manan, Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang Fauzi Umar, MM, Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi Rizal Rismawan, Kepala Perwakilan BPKS Banda Aceh Lukman Age, dan Kepala Perwakilan BPKS Jakarta Candra Gunawan.
Reporter : bukhari
:
comment 0 komentar
more_vert