MITRAPOL.com - Netta S. Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch memang dikenal sebagai LSM berbayar. Untuk mendapatkan uang apapun dilakukan mantan wartawan ini. Netta salah satu pentolan LSM yang paling banyak disorot publik.
Tidak punya pekerjaan tetap alias pengganguran namun bisa hidup mewah. Saban bulan bisa ke luar negeri. Itu bisa dilihat dari postingan Netta di Facebook miliknya. Dari mana Netta mendapatkan uang?.
Terkait Pilkada Serentak 2018, diam-diam Netta membangun kerjasama dengan Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan kawan akrabnya Netta masuk ke kubu Cikeas dan Netta dapat order untuk merusak nama-nama calon Bupati, Walikota dan Gubernur yang diusung partai banteng itu.
Berapa Netta dibayar?
Sumber Dobraknews di Demokrat tidak mau menyebutkan. “Tapi lumayan besar lah. Pak Netta langsung berhubungan dengan Pak Lurah (SBY) melalui Pak Sekjen,” sumber yang enggan ditulis namanya itu.
Tugas pokok Netta yang ditugaskan SBY adalah menghancurkan calon-calon dari PDIP. Itu terbukti ketika Netta mempublikasikan rilis IPW ke media massa. Pas dua hari menjelang hari pencoblosan.
Berikut rilis Netta S Pane
SIARAN PERS IPW
Kapolri Tito Karnavian sepertinya perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018. Sebab beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan. Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi masih saja terjadi.
Indonesia Police Watch (IPW) mencatat, 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tsb.
Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada Paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu.
Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu.
Tak hanya di Tapanuli Utara, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018. Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik.
Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini.
Ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres. IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar.
Namun masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018. Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu.
Salam
Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch
Dengan membaca rilis yang dipublikasi Netta S Pane, sejalan dengan pernyataan SBY dua hari lalu. Isinya sama. Bahwa aparat tidak netral. Tidak bisa dipungkiri bahwa rilis tersebut adalah pesanan SBY.
Dan yang lebih menarik, yang dihajar hanya kandidat yang diusung PDIP. Seperti kita ketahui PDIP adalah musuh abadi Demokrat yang dipimpin SBY.
LSM Hitam
Sepak terjang Netta S Pane dalam dunia LSM sudah jadi rahasia umum. Mantan wartawan itu kini hidup bergelimang harta. Dengan memakai nama Indonesia Police Watch, Netta bisa memeras oknum polisi yang bermasalah di berbagai daerah. Police Watch ini memang jadi dagangan Netta sejak beberapa tahun terakhir.
“Itu kan pintar-pintar Si Netta saja untuk memeras oknum polisi bermasalah. Menggoreng proyek. Lagu lama itu,” kata seorang mantan anggota LSM IPW yang mundur dari organisasi abal-abal itu karena muak dengan kelakuan Netta S Pane.
Sejauh ini belum didapat tanggapan Netta S Pane atas tudingan ini. Telepon Netta tak aktif ketika dikonfirmasi. SMS pun tak dijawab.
Reporter : sugeng
Editor : andrey
 |
| Netta S. Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch |
Tidak punya pekerjaan tetap alias pengganguran namun bisa hidup mewah. Saban bulan bisa ke luar negeri. Itu bisa dilihat dari postingan Netta di Facebook miliknya. Dari mana Netta mendapatkan uang?.
Terkait Pilkada Serentak 2018, diam-diam Netta membangun kerjasama dengan Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan kawan akrabnya Netta masuk ke kubu Cikeas dan Netta dapat order untuk merusak nama-nama calon Bupati, Walikota dan Gubernur yang diusung partai banteng itu.
Berapa Netta dibayar?
Sumber Dobraknews di Demokrat tidak mau menyebutkan. “Tapi lumayan besar lah. Pak Netta langsung berhubungan dengan Pak Lurah (SBY) melalui Pak Sekjen,” sumber yang enggan ditulis namanya itu.
Tugas pokok Netta yang ditugaskan SBY adalah menghancurkan calon-calon dari PDIP. Itu terbukti ketika Netta mempublikasikan rilis IPW ke media massa. Pas dua hari menjelang hari pencoblosan.
Berikut rilis Netta S Pane
SIARAN PERS IPW
Kapolri Tito Karnavian sepertinya perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018. Sebab beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan. Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi masih saja terjadi.
Indonesia Police Watch (IPW) mencatat, 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tsb.
Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada Paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu.
Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu.
Tak hanya di Tapanuli Utara, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018. Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik.
Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini.
Ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres. IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar.
Namun masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018. Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu.
Salam
Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch
Dengan membaca rilis yang dipublikasi Netta S Pane, sejalan dengan pernyataan SBY dua hari lalu. Isinya sama. Bahwa aparat tidak netral. Tidak bisa dipungkiri bahwa rilis tersebut adalah pesanan SBY.
Dan yang lebih menarik, yang dihajar hanya kandidat yang diusung PDIP. Seperti kita ketahui PDIP adalah musuh abadi Demokrat yang dipimpin SBY.
LSM Hitam
Sepak terjang Netta S Pane dalam dunia LSM sudah jadi rahasia umum. Mantan wartawan itu kini hidup bergelimang harta. Dengan memakai nama Indonesia Police Watch, Netta bisa memeras oknum polisi yang bermasalah di berbagai daerah. Police Watch ini memang jadi dagangan Netta sejak beberapa tahun terakhir.
“Itu kan pintar-pintar Si Netta saja untuk memeras oknum polisi bermasalah. Menggoreng proyek. Lagu lama itu,” kata seorang mantan anggota LSM IPW yang mundur dari organisasi abal-abal itu karena muak dengan kelakuan Netta S Pane.
Sejauh ini belum didapat tanggapan Netta S Pane atas tudingan ini. Telepon Netta tak aktif ketika dikonfirmasi. SMS pun tak dijawab.
Reporter : sugeng
Editor : andrey
:
comment 0 komentar
more_vert