MITRAPOL.com, Papua - Kekesalan warga Yahukimo berinisial (AK) dan (PG) memuncak setelah mereka merasa kesal disaat jadwal penerbangan helikopter dibatalkan oleh (MS) selaku ketua koordinator pengusaha abal-abal karena harus membayar tagihan wajib 10 juta perbulan, dikediamannya di Dekai kabupaten Yahukimo, Minggu (29/7/2018).
Menurut AK dan PG kepada wartawan mitrapol mengatakan bahwa kami anak daerah, kami ingin mengelola daerah kami sendiri kenapa harus diperlakukan seperti itu, kami sangat setuju hal itu di jalankan, akan tetapi tagihan tersebut diatur oleh pihak Pemda setempat bukan diatur oleh oknum-oknum yang memanfaatkan daerah kami, sebab yang kami tahu bahwa setiap penerbangan helikopter ke wilayah pertambangan para pengguna jasa helikopter sudah diwajibkan untuk membayar 500.000 per Flight untuk bantuan kebutuhan masyarakat dan hal itu sangat wajar karena untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, lalu kenapa masih ada tagihan rutin 10 juta perbulannya, bahkan (AK) dan (PG) menantang untuk bersedia dikonfrontir dengan (MS) terkait dengan Pernyataan tersebut. Tandas (AK).
Masih lanjut (AK), menurutnya, setelah ia menanyakan akan dikemanakan arah dari hasil tagihan wajib 10 juta perbulan tersebut, oknum penagi manyampaikan bahwa, tagihan rutin 10 juta tersebut akan di bagikan kepihak masyarakan dan oknum TNI serta Polri untuk kelancaran pekerjaan kita bersama Jawab (MS), kepadanya. tutur AK.
Masih lanjut (AK), Saya sangat tidak sepaham dengan hal tersebut sebab menurut pandangan saya itu adalah praktek dugaan pungli semata, maka itu saya berharap agar pemerinta bisa turun langsung dan mengecek tindakan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan terkesan memanfaatkan kondisi yang ada di wilayah ini. tandas AK.
Saat dikonfirmasi terkait tagihan wajib 10 juta perbulan terhadap setiap pengusaha, (MS) yang diketahui selaku ketua koordinator pengusaha tambang emas di Dekai Yahukimo, (MS) menyampaikan bahwa, benar dia koordinator pengusaha tambang di wilayah ini, dan benar adanya tagihan wajib 10 juta per bulan, hal itu telah sepakati, uang tersebut kami serahkan kepada pihak masyarakat setempat berdasarkan tuntutan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, bukan kepada oknum TNI dan Polri, dan (MS) menyampaikan IA siap bila di konrontir dengan pihak (AK) dan (PG), ucap (MS) dengan nada menantang.
Seorang warga yang tidak ingin di sebutkan namanya mengatakan bahwa dalam hal ini sangat perlu agar dari pihak masyarakat yang dimaksudkan oleh (MS) dimana mereka akan menerima uang tagihan tersebut dan sesuai keterangan (AK) dan (PG) bahwa (MS) telah menyampaikan bahwa uang tersebut akan dibagi ke pihak masyarakat dan pihak oknum TNI dan Polisi diwilayah tersebut, agar Hal ini di sikapi agar pihak pengusaha, serta masyarakat dan TNI serta Polisi sertempat untuk meluruskan hal tersebut, jangan sampai hal- hal seperti mencoreng nama baik TNI dan Polisi yang bertugas di wilayah ini, ucapnya.
Reporter : R'Karambut
:
comment 0 komentar
more_vert