MITRAPOL.com - Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta Aparat Keamanan guna untuk melakukan pembersihan besar-besaran atas dugaan praktek kegiatan Pertambagan Emas Ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Oksibil.
Hal itu dikatakan Edison Suebu Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara (BARAPEN) Papua, di Jayapura Senin, (07/8/2018) yang menilai tindakan pengusaha tambang ilegal tidak manusiawi.
Edison Suebu menyampaikan, dengan adanya laporan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dan sebagian keterangan yang dihimpun dari masyarakat suku pendatang yang bekerja di wilayah tersebut, dimana hal ini harus dan wajib kami sikapi.
“Mengingat hal-hal di mana pihak pengusaha yang mengkoordinir kegiatan pertambangan tersebut di anggap tidak manusiawi, sebab dengan data yang kami himpun yaitu harga jasa penerbangan Helikopter kewilayah pertambangan tersebut mencapai Rp 12.000.000/orang hanya dengan jarak tempu 25 menit atau sama dengan 50 menit pulang pergi (PP), Bahan bakar minyak Rp 6.000.000/galon 35 liter, beras Rp 4.000.000/25 kg, supermi Rp 50.000/bks, Ikan Asin Rp 400.000/kg, biskuit gabin 100.000/bks, korek api gas Rp 50.000/buah, ikan kaleng Saurice Rp 100.000/kaleng, sabun mandi cair Rp 200.000/botol kecil, dan lebih parahnya ada oknum pengusaha yang tega tidak membayar hasil kerja (Saldo) karyawannya," ungkapnya.
Lanjutnya, maka itu dengan harga dan cara-cara yang di lakukan oleh pengusaha tambang seperti ini. Saya menyimpulkan bahwa para pengusaha tersebut telah melakukan pembodohan terhadap warga masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dan terhadap pekerja tambang orang non Papua, “serta mereka memanfaatkan situasi yang ada, saya menganggap cara-cara para pengusaha di wilayah tersebut tidak manusiawi dan keji," ucapnya dengan nada kesal.
Lanjut Edison Suebu, seharusnya para pengusaha datang untuk bekerja di wilayah tersebut harus dan wajib untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan cara memberdayakan mereka dengan sistem kerja sama yang baik. Memang dalam hal ini informasi yang kami terima bahwa pengusaha telah melakukan pembayaran terhadap masyarakat atas pembelian lahan tambang, namun itu bukan berarti sudah menjadi hak miliknya, dengan memberdayakan masyarakat yang ada, agar mereka bisa memahami cara kerja yang baik, agar mereka bisa bekerja, supaya mereka bisa merasakan hasil serta berkat yang di titipkan Tuhan atas Tanah mereka itu sendiri.
"Saya telah mendengar informasi di mana kegiatan tersebut diduga telah di Backup oleh oknum-oknum aparat. Bahkan ada dugaan praktek pungli di balik kegiatan tersebut dari pihak aparat setempat, sehingga kegiatan penambangan ilegal tersebut terbungkus dan berjalan dengan rapih di wilayah tersebut. Dalam hal ini saya tidak ingin terjadi lagi praktek-praktek pengusaha tambang ilegal yang telah terjadi di kali Degeuwo Paniai, yang sesuai hasil investigasi dari pihak kami selaku LSM Barapen, dimana ada temuan bahwa ada oknum pengusaha yang memperkaya dirinya sendiri dari hasil tambang Degeuwo bahkan tidak ada kontribusi sama sekali ke pihak pemda setempat, dan hal itu kami bersih keras untuk menolak tindakan-tindakan pengusaha ilegal yang seperti itu," tegasnya.
Namun dalam waktu dekat, sambungnya, pihak kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi serta pihak terkait guna untuk melakukan survei langsung ke wilayah tersebut, dimana dalam hal ini kami sudah mengantongi beberapa data nama pengusaha yang telah melakukan aktifitas di wilayah pertambangan ilegal yang ada di yahukimo dan oksibil. Seperti yang kami ketahui bahwa, para pengusaha tersebut home base nya berada di tanah merah dan yahukimo (Dekai).
“Hal ini kami lakukan guna untuk mempertanggung jawabkan legalitas mereka dalam kegiatan pertambangan tersebut, agar tidak terjadi lagi seperti pengalaman yang ada di pesisir kali Degeuwo Paniai," tegas Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara (Barapen) Papua, Edison Suebu.
Reporter : ronald karambut
 |
| Edison Suebu Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara |
Hal itu dikatakan Edison Suebu Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara (BARAPEN) Papua, di Jayapura Senin, (07/8/2018) yang menilai tindakan pengusaha tambang ilegal tidak manusiawi.
Edison Suebu menyampaikan, dengan adanya laporan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dan sebagian keterangan yang dihimpun dari masyarakat suku pendatang yang bekerja di wilayah tersebut, dimana hal ini harus dan wajib kami sikapi.
“Mengingat hal-hal di mana pihak pengusaha yang mengkoordinir kegiatan pertambangan tersebut di anggap tidak manusiawi, sebab dengan data yang kami himpun yaitu harga jasa penerbangan Helikopter kewilayah pertambangan tersebut mencapai Rp 12.000.000/orang hanya dengan jarak tempu 25 menit atau sama dengan 50 menit pulang pergi (PP), Bahan bakar minyak Rp 6.000.000/galon 35 liter, beras Rp 4.000.000/25 kg, supermi Rp 50.000/bks, Ikan Asin Rp 400.000/kg, biskuit gabin 100.000/bks, korek api gas Rp 50.000/buah, ikan kaleng Saurice Rp 100.000/kaleng, sabun mandi cair Rp 200.000/botol kecil, dan lebih parahnya ada oknum pengusaha yang tega tidak membayar hasil kerja (Saldo) karyawannya," ungkapnya.
Lanjutnya, maka itu dengan harga dan cara-cara yang di lakukan oleh pengusaha tambang seperti ini. Saya menyimpulkan bahwa para pengusaha tersebut telah melakukan pembodohan terhadap warga masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dan terhadap pekerja tambang orang non Papua, “serta mereka memanfaatkan situasi yang ada, saya menganggap cara-cara para pengusaha di wilayah tersebut tidak manusiawi dan keji," ucapnya dengan nada kesal.
Lanjut Edison Suebu, seharusnya para pengusaha datang untuk bekerja di wilayah tersebut harus dan wajib untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan cara memberdayakan mereka dengan sistem kerja sama yang baik. Memang dalam hal ini informasi yang kami terima bahwa pengusaha telah melakukan pembayaran terhadap masyarakat atas pembelian lahan tambang, namun itu bukan berarti sudah menjadi hak miliknya, dengan memberdayakan masyarakat yang ada, agar mereka bisa memahami cara kerja yang baik, agar mereka bisa bekerja, supaya mereka bisa merasakan hasil serta berkat yang di titipkan Tuhan atas Tanah mereka itu sendiri.
"Saya telah mendengar informasi di mana kegiatan tersebut diduga telah di Backup oleh oknum-oknum aparat. Bahkan ada dugaan praktek pungli di balik kegiatan tersebut dari pihak aparat setempat, sehingga kegiatan penambangan ilegal tersebut terbungkus dan berjalan dengan rapih di wilayah tersebut. Dalam hal ini saya tidak ingin terjadi lagi praktek-praktek pengusaha tambang ilegal yang telah terjadi di kali Degeuwo Paniai, yang sesuai hasil investigasi dari pihak kami selaku LSM Barapen, dimana ada temuan bahwa ada oknum pengusaha yang memperkaya dirinya sendiri dari hasil tambang Degeuwo bahkan tidak ada kontribusi sama sekali ke pihak pemda setempat, dan hal itu kami bersih keras untuk menolak tindakan-tindakan pengusaha ilegal yang seperti itu," tegasnya.
Namun dalam waktu dekat, sambungnya, pihak kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi serta pihak terkait guna untuk melakukan survei langsung ke wilayah tersebut, dimana dalam hal ini kami sudah mengantongi beberapa data nama pengusaha yang telah melakukan aktifitas di wilayah pertambangan ilegal yang ada di yahukimo dan oksibil. Seperti yang kami ketahui bahwa, para pengusaha tersebut home base nya berada di tanah merah dan yahukimo (Dekai).
“Hal ini kami lakukan guna untuk mempertanggung jawabkan legalitas mereka dalam kegiatan pertambangan tersebut, agar tidak terjadi lagi seperti pengalaman yang ada di pesisir kali Degeuwo Paniai," tegas Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara (Barapen) Papua, Edison Suebu.
Reporter : ronald karambut
:
comment 0 komentar
more_vert