MITRAPOL.com, Deli Serdang - Muhammad Nur Kepala Desa Sei Karang kecamatan Galang kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara juga bekerja sebagai karyawan tetap di PTP Nusantara III DSER 2 Galang sebagai tenaga guru di Madrasah Ibtidaiyah PTP Nusantara III ( Persero ) merupakan perusahaan BUMN yang telah berdiri puluhan tahun yang lalu atau di masa Belanda berada di Indonesia.
Menindaklanjuti berita terdahulu yang telah di terbitkan mitrapol.com yang berjudul "Dobel Job Kades Sei Karang Galang Deli Serdang Di Duga Tabrak Aturan" online (14/08/2018)
Camat Galang, Deli Serdang Ismail SSTP, MSP ketika dikonfirmasi mitrapol.com Rabu (29/08) di ruang kerjanya mengatakan "Muhammad Nur Kepala Desa Sei Karang Galang Deli Serdang tidak merangkap Jabatan walaupun bekerja di PTP Nusantara III DSER2 Galang, dengan alasan bahwa bekerja sebagai Karyawan di BUMN PTP Nusantara III ( Persero ) merupakan “PROFESI” maka dapat di katakan bukan merangkap jabatan juga ketika Ismail disinggung tentang UU Desa NO 6 Tahun 2014 Pasal 51 ( i ) tentang larangan merangkap jabatan beliau dengan cepat mencelah "Itu bukan buat karyawan PTP Nusantara III"
Masih keterangannya (Camat) ketika disinggung dalam hal jarangnya Kepala Desa Sei Karang tidak masuk kantor menurut camat "Itu syah-syah saja karena Kades dan Camat tidak harus 24 jam di kantor dimanapun tidak masalah, walau seperti saya berada di warung itu tugas saya berbincang dan berdialog dengan warga dan lain sebagainya, elaknya dalam melindungi status Kades Sei Karang notabene sebagai bawahan jajarannya, seolah kadesnya memang benar dan bersih, walaupun di duga masih banyak kecurangan yang dilakukan selama MN menjabat sebagai Kepala Desa Sei Karang jelas salah satu warga yang tidak bersedia di sebut namanya.
Juga ditambahkan "Lihatlah pekerjaan tahun 2017 yang lalu dinding grand ace sudah ada yang retak dan pecah padahal bangunan itu belum ada 2 tahun begitu juga dengan Dana desa mencapai 1,2 Milyar lebih di tahun 2018 ini sebenarnya buat apa saja, memang sudah di buat uraiannya di baleho pemberitahuan tapi masyarakat benar-benar seperti tidak merasa menikmati, maka harapan kami demi lancarnya pembangunan di desa Sei Karang Galang hendaknya segera KPK pusat memeriksa Kepala Desa Sei Karang ( MS ) dan Ketua TPK ( ES) dalam hal penggunaan dana desa apakah sudah di jalankan dengan benar dan tepat sasaran atau Tidak," jelasnya
Syahrul Anwar
Menindaklanjuti berita terdahulu yang telah di terbitkan mitrapol.com yang berjudul "Dobel Job Kades Sei Karang Galang Deli Serdang Di Duga Tabrak Aturan" online (14/08/2018)
Camat Galang, Deli Serdang Ismail SSTP, MSP ketika dikonfirmasi mitrapol.com Rabu (29/08) di ruang kerjanya mengatakan "Muhammad Nur Kepala Desa Sei Karang Galang Deli Serdang tidak merangkap Jabatan walaupun bekerja di PTP Nusantara III DSER2 Galang, dengan alasan bahwa bekerja sebagai Karyawan di BUMN PTP Nusantara III ( Persero ) merupakan “PROFESI” maka dapat di katakan bukan merangkap jabatan juga ketika Ismail disinggung tentang UU Desa NO 6 Tahun 2014 Pasal 51 ( i ) tentang larangan merangkap jabatan beliau dengan cepat mencelah "Itu bukan buat karyawan PTP Nusantara III"
Masih keterangannya (Camat) ketika disinggung dalam hal jarangnya Kepala Desa Sei Karang tidak masuk kantor menurut camat "Itu syah-syah saja karena Kades dan Camat tidak harus 24 jam di kantor dimanapun tidak masalah, walau seperti saya berada di warung itu tugas saya berbincang dan berdialog dengan warga dan lain sebagainya, elaknya dalam melindungi status Kades Sei Karang notabene sebagai bawahan jajarannya, seolah kadesnya memang benar dan bersih, walaupun di duga masih banyak kecurangan yang dilakukan selama MN menjabat sebagai Kepala Desa Sei Karang jelas salah satu warga yang tidak bersedia di sebut namanya.
Juga ditambahkan "Lihatlah pekerjaan tahun 2017 yang lalu dinding grand ace sudah ada yang retak dan pecah padahal bangunan itu belum ada 2 tahun begitu juga dengan Dana desa mencapai 1,2 Milyar lebih di tahun 2018 ini sebenarnya buat apa saja, memang sudah di buat uraiannya di baleho pemberitahuan tapi masyarakat benar-benar seperti tidak merasa menikmati, maka harapan kami demi lancarnya pembangunan di desa Sei Karang Galang hendaknya segera KPK pusat memeriksa Kepala Desa Sei Karang ( MS ) dan Ketua TPK ( ES) dalam hal penggunaan dana desa apakah sudah di jalankan dengan benar dan tepat sasaran atau Tidak," jelasnya
Syahrul Anwar
:
comment 0 komentar
more_vert