MITRAPOL.com - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendagang Kaki Lima (APKLI) beri pengarahan kepada Dewan Perwakilan Daerah APKLI Tangerang Selatan dan Dewan Perwakilan Cabang APKLI se-Kota Tangerang Selatan, sekaligus mensosialisasikan kartu anggota APKLI berasuransi kecelakaan diri plus Kredit tanpa agunan dalam pembiayaan modal usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memodifikasi agreement Bank kepada para PKL Pasar Ciputat yang berada di Jl. Dewi Sartika Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan pada Selasa (30/8/2016).
 |
Ketua DPP APKLI Dr. Ali Mahsun M. Biomed mengatakan, untuk mempercepat gerilya PKL ditiap wilayah dan kebetulan pada hari ini PKL Pasar Ciputat yang jumlahnya mencapai 1.200 PKL lebih ini akan diberikan instrument seperti pemberdayaan.
“Nantinya seluruh PKL akan diberikan akses pembiayaan usaha tanpa jaminan atau kredit tanpa agunan seperti KUR, Mikro maksimal Rp 25 Juta dan KUR retail maksimal Rp 500 Juta, tetapi dengan anggunan minimal 50 %. Program percepatan gerilya yang tujuannya mempercepat ekonomi diseluruh Indonesia," paparnya.
Ali juga menjelaskan bahwa program gerilya adalah program yang spesial dengan mengunakan Agreement Bank yang nantinya PKL diberikan modal pembiayaan usaha dan APKLI juga akan melakukan pendampingan kepada seluruh PKL, dengan cara di kelompokan pada setiap kelompok minimal 5 pedagang dan maksimal 20 pedagang.
“APKLI melakukan pendampingan agar PKL dapat meningkatkan performa management mereka supaya lapak usahanya ini unggul dan mampu bersaing dengan pasar modern,” kata Ali Mahsun.
Masih di katakan Ali, bahwa program percepatan gerilya berlangsung di semua wilayah Indonesia dan target diakhir sebanyak 4 pedagang yang pemantauannya dilakukan sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.
“Pada intinya pembiayaan yang kita berikan nantinya akan didampingi, kita tata dan kita dorong untuk maju berkembang, karena ekonomi rakyat inilah yang menjadi pilar utama dalam kedaulatan ekonomi bangsa, agar ekonomi bangsa tidak dijajah oleh bangsa lain dari kedaulatan kita utuh," terangnya.
Lebih jauh Ali menjelaskan, bahwasanya APKLI hanya memerlukan bukti pengakuan dari Walikota Tangerang Selatan dan pihaknya yakin kalo Walikota mempunyai hati untuk para pedagang tradisional.
“APKLI mengajak Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk dapat bersama jadi kita bersama menata pedagang kaki lima, dibina dan dipemberdayakan. Apabila ada kebutuhan real, dengan cara menyediakan tempat strategis terlebih dahulu sebelum dipindahkan. Karena mereka para PKL ini di jamin mereka dapat tertib, taat pajak, disiplin dan bisa ditata,” ungkapnya.
Sambung Ali, APKLI sedang mengupayakan semua serba mudah untuk PKL, karena dari perbankan yang menjadi mitra kerjanya pedagang ini sudah sepakat bahwa persyarakat administrasi dipermudah.
“Apabila nantinya PKL dipersulit, program dari perkreditan usaha mikro itu hanya kedok belaka yang mana rakyat tidak pernah menikmati,” tegasnya.
Ali juga berharap kepada Walikota Tangerang Selatan bisa menerapkan perpres 125 tahun 2012 tentang penataan PKL dan juga ada perda tentang PKL yang menjadi landasan hukum, yang mana Tangsel ini kedepan akan menjadi kota wisata yang mana sangat identik dengan pedagang kaki lima.
“Oleh karena itu APKLI meminta hubungan harmonis antara pemerintah dan pedagang itu bisa dijalin dan kita duduk satu meja," harap Ali.
Seperti diketahui bahwa pendapatan pedagang Pasar Ciputat Tangerang Selatan saat turun hingga 50%, ekonomi menjadi rusak yang mana saat ini sudah mulai melamban dan saat ini pemerintah memangkas Rp 167 Triliun di APBN untuk tahun 2016, yang mana perputaran perekonomian saat ini sangat melamban, dan omset para pedagang semakin menurun yang mengakibatkan kebangkrutan sehingga akan banyak lagi pengangguran yang akan membuat rakyat semakin berontak. ■ tri wibowo
:
comment 0 komentar
more_vert