MITRAPOL.com - Dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat dengan mengukuhkan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DKI Jakarta. Pemrov DKI Jakarta bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membangun kerjasama.
 |
Pengukuhan TPAKD DKI Jakarta dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan di saksikan oleh Komisioner OJK Muliaman D Hadad di kawasan Rumah Susun Persakih Daan Mogot, Kamis (25/8/2016).
Keanggotaan TPAKD DKI Jakarta di ketahui oleh Sekda DKI Jakarta Saifullah terdiri dari satuan kerja perangkat daerah SKPD terkait, kantor Regional 1 OJK kantor perwakilan BI Jakarta, BPS Jakarta, Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan.
Kegiatan pengukuhan ini sekaligus peresmian implementasi sejumlah program kerja TPAKD DKI Jakarta yaitu gerakan Rusun menabung pemberdayaan PKL melalui kredit UMKM.
TPKAD DKI juga sudah menyiapkan sejumlah program di antaranya penerbitan buku pedoman TPAKD DKI Jakarta, kajian pendataan rusun Persakih dan Jatirawasari, Edukasi Perencanaan Keuangan Rumah Tangga kepada masyarakat binaan dinas sosial, pelatihan keterampilan penghuni rusun Persakih, pembukaan kantor kas Bank DKI rusun Persakih, penyerahan kartu penghuni rusun Persakih, penyerahan gerobak kepada pedagang rusun Persakih, dan pembuatan KK Mart.
Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menyampaikan, TPAKD merupakan forum kordinasi antar instansi dan stakeholders yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejatera.
“Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan (inclusi keuangan) di harapkan mampu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat,” paparnya.
Masih katanya, dalam kontek ini Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta dengan angka ratio dan jumlah penduduk yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal relatif masih cukup besar.
“Ketersediaan akses di daerah akan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengenal dan mengakses produk dan layanan jasa keuangan dan di harapkan pada tahap selanjutnya dapat memulai kegiatan pengelola keuangan serta kegiatan investasi,” ujarnya.
Program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama-sama mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada.
“Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertimbuhan ekonomi nasional,” kata Muliaman.
Dalam kesempatan ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengatakan, keberadaan TPKAD merupakan salah satu solusi tepat untuk mendorong ekonomi di DKI Jakarta dengan berbagai pihak terkait akan menjadi satu kekuatan yang dapat mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada khususnya menyangkut akses keuangan.
Ahok berharap, seluruh jajaran SKPD mendukung penuh setiap program kerja dari TPKD dengan tersedianya akses yang luas terhadap jasa keuangan di harapkan masyarakat akan semakin familiar terhadap transaksi pembayaran non tunai.
“Sehingga yang kita dapat segera mewujudkan cashless society yang merupakan implementasi dari Jakarta Cmart City atau Jakarta One, melalui keberadaan sistem keuangan daerah yang terintegrasi,” terang Ahok.
Gerakan rusun menabung di tandai dengan penggunaan kartu multi fungsi E-Rusun oleh warga rusun di DKI Jakarta, yang di harapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan pengelola keuangan rumah tangga serta ketersediaan data dan informasi kependudukan DKI Jakarta. ■ red
:
comment 0 komentar
more_vert