MITRAPOL.com - Pelantikan dan pengukuhan perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia (P-APDESI) Kabupaten Pati yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2016 belum lama ini di Pendopo Kabupaten Pati.
Dalam sambutannya Bupati mengatakan, berkerja kalau dalam rill akan aman, dalam bekerja harus ada kerja sama, satu misi dan satu visi dalam menyukseskan program pemerintah baik pusat maupun daerah. Demikian petikan sambutan Bupati Pati Haryanto.
Hadir dalam kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) tersebut Dandim 0718 Pati, Forkompinda Kabupaten Pati, Anggota DPR RI dari komisi I Fraksi Demokrat Dr. Ir DJoko Udjianto,MM, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati H. Joni Kurnianto, ST, MMT, Ketua DPD P-Apdesi Propensi Jawa Tengah Sumariadi, SE, Sekjen Pusat IKAPT H. Saputra, SE, dan Kepala Desa Sekabupaten Pati.
Acara yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu berjalan dengan khidmat, dengan memakai seragam biru-biru dan langkah tegap para pengurus yang akan dilantik dan dikukuhkan menyiapkan diri. selanjutnya, Pelantikan dan pembacaan sumpah dilakukan oleh Ketua DPD P-APDESI Jawa Tengah dengan disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir.
Pelantikan dan pengukuhan ditandai Pembacaan surat keputusan No.3302/006/SK/DPD/Jateng/VII 2016 tanggal 27 Juli 2016. Dalam surat keputusan tersebut, terdapat jajaran kepengurusan sebanyak 68 orang yang diketuai Kepala Desa Mintorahayu Dwi Toto.
Pada pidato pertamanya, Ketua P-APDESI Dwi Toto meyampaikan kepada Pengurus dan anggotanya supaya sungguh-sungguh dalam mengawal program pemerintah Pati, Nato Projo Mbangun Desa. “Adanya pelantikan ini, marilah kita bersatu padu, momen pelantikan ini kita jadikan sebagai wahana untuk bersatu dalam mengawal program nawa cita pemerintah, dan kita sukseskan program pemerintah Kabupaten Pati, Noto Projo Mbangun Deso.” kata Dwi.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen IKPT pusat H. Eko Saputra, SE menyampaikan, dari hasil rapat munas tanggal 14 Februari 2016 untuk Apdesi dalam pengurus atau anggota baik kepala desa dan perangkat Desa harus aktif dan tidak boleh sudah purna.
“Dana desa untuk seluruh Indonesia sudah turun dan termasuk kabupaten Pati, gunakan seebaik-baiknya, dana Desa untuk kepentingan desa bukan kepentingan perorangan,” jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisi I DPR RI Dr. Ir DJoko Udjianto, MM yang menjelaskan bahwa intinya, Kepala desa merupakan Pejabat terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, untuk menjadikan desa itu makmur dan sejatera.
Pada Tahun 2015 angaran desa turun Rp 20, 6 triliun dan pada tahun 2016 turun Rp 40 triliun lebih tinggi dari tahun kemarin mudah-mudahan tahun 2017 bisa bertambah.
“Kita harus membantu pemerintahan pusat dengan baik sehingga tercipta kondisi damai dalam pemerintahan. Pada saat ini TNI mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dan daerah untuk membantu secara langsung kepada petani dalam rangka menyukseskan menuju Indonesia swasembada pangan,” tutupnya. ■ agus/zhenvia
:
comment 0 komentar
more_vert