MITRAPOL.com - Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kemenhub, Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) ingin melakukan reformasi hukum di setiap institusi. Termasuk di institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Kemenkumham terkait sentra pelayanan mulai Imigrasi, Lapas, pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), juga yang berkaitan dengan perkara tilang.
 |
Hal tersebut pun disampaikan saat memimpin rapat terbatas mengenai Reformasi Hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016) kemarin. Ditegaskan Jokowi, tidak ada pilihan lain, harus segera melakukan reformasi hukum besar-besaran, dari hulu sampai hilir.
Sementara, Rabu (12/10/2016), Menkopolhukam, Wiranto usai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Istana Kepresidenan mengungkapkan, operasi pemberantasan pungli (OPP) yang sempat diucapkan Presiden ketika mendatangi Gedung Kemenhub, dinamai Saber Pungli alias Sapu Bersih Pungutan Liar.
“Presiden mengharapkan sapu bersih pungli dari kehidupan bangsa yang sedang membangun. Sedangkan leading sektoralnya adalah dari Kepolisian ,”ungkap Wiranto. dadang karta
:
comment 0 komentar
more_vert