MITRAPOL.com - DPRD Medan memberi waktu selama satu minggu kepada pihak MSCD (medan safety dreving center) untuk menunjukkan perizinannya yang dimiliki sebagai sekolah mengemudi terakreditasi.
 |
| Ilustrasi |
“Jika tidak, maka sekolah MSDC harus ditutup,” demikianlah yang dikatakan Ketua Komisi A DPRD Medan Robyy B, membacakan kesimpulan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak MSDC dan Kasat Lantas Polrestabes Medan, Kamis (6/10/16) bulan lalu.
Hadir waktu itu manager MSDC Rhompson Purba dan Kasat Lantas Polrestabes T. Rizal Moelana. Rapat dengar pendapat dilakukan guna pendalaman informasi dari MSDC dan Satlantas Polrestabes terkait dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang mengaku sangat di bebankan dengan biaya pengurusan SIM (surat izin mengemudi) dengan kewajiban menyertakan sertifikat yang dikeluarkan pihak MSDC.
Yang lebih mengherankan lagi dari RDP itu sendiri, diketahui bahwa MSDC hanya memiliki izin Disdik, dan Disnaker yang ironisnya bisa menghimpun uang pungli sejak lama beroperasinya MSDC tanpa izin.
“Ini menerapkan kecelakaan hukum, sedangkan perizinan lainnya, seperti Lemdikpol dan izin usaha tidak dapat diperlihatkan oleh MSDC untuk itu kita beri waktu selama satu minggu,” tutup Robyy. hermansyah
:
comment 0 komentar
more_vert