MITRAPOL.com - Tepat pukul 10 : 15 tanggal 6 Februari 2017 LPKM (Lembaga Peduli Kesejateraan Masyarakat) berdemonstrasi di Kantor Sekretariat pemerintah daerah Kabupaten Mappi, Papua. Saat para demonstran melakukan orasi tersebut Bupati atau Plt Bupati Mappi sedang menjemput Dandim 1707/Merauke dari Merauke di bandara Soba, setelah selesai penjemputan tersebut Benyamin Ngali yang merupakan Plt Bupati langsung menuju kantor dimana para demonstran sedang berorasi.
 |
Sesampainya di ruang kerjanya dengan sangat sigap Plt Bupati tersebut memanggil perwakilan demonstran, empat orang perwakilan di antara nya Benediktus Amta sebagai Ketua Koordinator dan 3 orang lain nya, salah satu nya perwakilan perempuan LP4I Katarina Yas. Keempat orang tersebut langsung menyerahkan tuntun atau aspirasi mereka secara tertulis pada Benyamin.
“Aspirasi kalian ini saya terima, tetapi saya tidak dapat mengambil kebijakan secepatnya, berhubung masa jabatan saya akan berakir pada 12 Februari 2017 ini maka saya tidak mau mempersulit Pejabat Bupati terpilih nanti,” tandas nya.
Lanjut kata Benyamin, kalau soal pelantikan sudah sesuai dengan aturan PP No. 18. Memang ada nama yang tidak sesuai itu yang membuat saya marah besar pada Kepala BKPLA, dan mengenai K 1, K 2 atau data base itu ya benar banyak masalah nya, masalah nya ada pada nama yang tidak jelas dan ijasah nya.
“Kalau soal beasiswa ini juga harus lebih di perhatikan dan banyak kriterianya serta harus ada rincian yang jelas jangan sampai di salah gunakan oleh anak-anak kita, dan terimakasih karena kata kalian Lembaga Peduli Kesejahtran Masyarakat ini fungsi nya sebagai pengontrol pemeritah ya itu sangat perlu,” tutup Benyamin.
Peran media juga diharapkan tidak hanya mengkritik tetapi bersama dengan pemerintah membangun SDM anak Mappi dalam memberikan informasi yang berimbang, adil, cerdas dan rill juga sebagai pengontrol pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Mappi.
Beberapa poin dalam tututan atau aspirasi LPKM tersebut antara lain, mengenai pelantikan esalon II-III dan IV, pengangkatan PKD (Pegawai Kontrak Daerah) yang dimana terdapat beberapa orang yang tidak pernah terlihat menjadi PKD tetapi mendapatkan SK CPNS, mengenai beasiswa dimana anak Mappi asli banyak yang tidak mendapat beasiswa tersebut, dan juga meminta pemerintah memperhatikan anak Mappi yang mengikuti tes di Kepolisian dan TNI, dan masih ada beberapa poin lainya yang tidak dapat di uraikan satu persatu. yanes
:
comment 0 komentar
more_vert