Gubernur DKI Terpilih Wajib Peduli Anak

MITRAPOL.com - Jakarta Komnas Anak (21/04) mengingat DKI Jakarta sebagai kota mega metropolitan yang paling tertinggi diantara 34 kota propinsi ditemukan angka pelanggaran hak anak (darurat pelanggaran hak anak), seperti eksploitasi anak sebagai anak jalanan untuk tujuan ekonomi, perdagangan untuk seksual komersial anak, penculikan anak untuk tujuan adopsi ilegal dan tebusan, penganiayaan, penelantaran, kekerasan seksual bahkan diskriminasibatau perlakuan salah lainnya, demi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) sebagai pelaksana tugas dan fungsi keorganisasian dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat yang memberikan pelayananan dan advokadi dibidang promosi, pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia mendesak Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih agar mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota megapolitan yang sungguh-sungguh ramah dan nyaman bagi anak dan bukan retorika politik dan lauk janji-janji.

Komnas Anak sebagai lembaga representasi perlindungan anak di Indonesia, mengharapkan Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di masa depan harus mampu menunjukkan indikator keberhasilan yang dapat diukur dalam memberikan perlindungan Anak seperti hak sipil anak untuk mendapatkan akta lahir, terkuranginya jumlah anak jalanan yang terpaksa hidup dan bekerja di jalanan, terbebasnya anak dari penggunaan dan sebagai kurir Narkoba, terkuranginya anak putus sekolah dan terlindunginya anak yang hidup di daerah kumuh (slump area) serta terlindunginya anak berkebutuhan kkusus.

DKI Jakarta yang oleh Presiden Republik Indonesia sejak Juli 2015 telah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA) sejak Juli 2015, tidak ada alasan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa kepemimpinannya menjadi ujian apakah peduli dan berpihak pada anak atau justru sebaliknya abai terhadap hak anak dan lebih fokus pada kerja-kerja menjawab kepentingan politik, dan ekonomi kelompok tertentu dan atau lebih fokus menyusun rencana strategi peristiwa politik di tahun 2019.

Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta sebagai baromter perlindungan anak, anak-anak di DKI Jakarta sebagai makluk yang diamanahkan dan dititipkan Tuhan kepada masing-masing keluarga harus mendapat kepastian dan komitmen terlindungi hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat Komnas Anak akan terus melakukan desakan dan pengawalan agar janji-janji politik dan komitmen untuk melindungi anak di masa kampanye dan debat di implementasikan dengan baik.

Komitmen ini sejalan dengan dengan Amanah international yang tertuang dalam traktat Konvensi PBB tentang Hak Anak dan konvensi hak-hak sipil, politik, hukum, sosial dan budaya, dan sejalan juga dengan ketentuan nilai-nilai yang diatur dalam Konstitusi Dasar Republik Indonesia.

Tiga puluh satu (31) hak anak yang menjadikan indikator sebuah kota dinyatakan layak anak juga harus menjadi komitmen yang sungguh-sungguh dijalankan dari keterpanggilan hati Gubernur dan jajarannya, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam keterangan persnya di Jakarta dengan penuh harap.

Arist Merdeka Sirait menambahkan, demi kepentingan terbaik anak di DKI Jakarta, Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga indeoenden perlindungan anak akan menempatkan diri secara organisatoris sebagai garda terdepan untuk memberikan kritik dan masukan strategis terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya. agus

: