Bangsa Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilihan Kepada Daerah (Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur) secara serentak, kecuali beberapa daerah yang melakukan Pilkada putran kedua seperti DKI Jakarta yang insya Allah sebentar lagi akan melakukan Pilkada Putaran kedua.
Betapa besar, dalam hitungan triliun rupiah uang negara dihabiskan untuk membiayai rakaian Pilkada agar Pilkada berjalan ; aman damai, demokratis, clear dan clean dari money politik, menghasilkan Kepala dan wakil Kepala Daerah yang didambakan rakyat.
Mari kita amati apakah tolak ukur keberhasilan Pilkada tersebut di atas dapat terpenuhi dan dicapai ?.
Aman damai ; beberapa kali pilkada dilakukan terselenggara dalam rentang keamanan dan kedamian yang lumayan baik, tidak melewati garis batas chaos walapun ada intrik dan gejolak namun masih dalam garis batas rentang kendali aparat keamanan. Adapun gejolak dan intrik yang terjadi masih dimaknai sebagai gejolak dan dinamika serta ritme demokrasi yang sedang berkembang mencari bentuk yang mapan ala demokrasi Indonesia.
Demokratis ; kalau tolak ukur yang digunakan adalah peraturan dan perundang-undangan serta SOP penyelenggaraan Pilkada, maka dapat dikatakan bahwa Pilkada telah diselenggarakan secara demokratis, adapun ketidak puasan dari pihak yang merasa dirugikan dapat membawa persoalan ke sidang pengadilan sesuai norma hukum yang berlaku, walaupun peradilan sengketa Pilkada pernah tercoreng noda hitam pekat sebagai akibat dari perbuatan tercela oknum Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim nya yang menerima suap dalam memutus sengketa Pilkada
Clear and clean dari money politic ; dalam pengertian antara kandidat dan Parpol sebagai pengsusung dan atau pendukung tidak ada uang mahar, tidak ada uang perahu dan tidak ada pemberian apapun juga sebagai balas jasa atas dukungan politik parpol kepada kandidat, nampaknya dan rasa nya saat ini mungkin masih menjadi tanda tanya "apa ya?" karena masih banyak warga negara yang berkwalitas dan tidak diragukan lagi ketokohan nya namun enggan maju dalam Pilkada karena alasan tidak punya uang. Dan apakah juga tidak ada jual beli suara antara warga selaku pemegang hak pilih dengan kandidat yang maju dalam Pilkada, kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada kandidat dan warga maka jawab nya mungkin pendek saja hanya ;..he...he.. karena Kata he...he...mengandung seribu makna.
Menghasilkan Kepala Daerah yang diidamkan ; kalau kita perhatikan dari sekian ratus kepala daerah yang dihasilkan dari Pilkada maka jawabnya adalah ; ya ada namun prosentasenya sangat kecil, mungkin hanya dapat dihitung dengan jari.
Kepala Daerah yang bagaimana yang diinginkan oleh rakyat ?
Moral baik ; tidak melakukan perbuatan yang tercela yang tidak pantas dilakukan oleh manusia beragama apalagi oleh seorang kepala atau wakil kepala daerah.
Bersih, tidak korup/ tidak korupsi/ tidak kolusi/tidak nepotisme ; tolak ukurnya tidak mau terima suap, tidak memeras, tidak menjual belikan jabatan, tidak memotong uang proyek, tidak membagi-bagi proyek atau jabatan kepada keluarga, sanak, famili dan kroninya, tidak kong kalikong dalam mengakali uang negara.
Tegas dan adil ; tegas artinya punya integritas, menegakan norma aturan dengan adil tanpa pandang bulu, tegas beda dengan pemarah, orang tegas biasanya penyabar, tapi tanpa kompromi dalam menegakan aturan,
Merakyat ; tidak sok kuasa, tidak menonjolkan diri sebagai pejabat, tidak mintak dilayani berbeda, mengutamakan kepentingan rakyat, gampang ditemui, gampang datang kalau diundang, tidak protokolir sehingga sulit ditemui, tidak mabuk kawal.
Mampu memberikan pelayanan prima ; pelayanan yang ramah, cepat tepat, ada kepastian persyaratan, ada kepastian biaya, tidak ada pungli, bisa diakses online gak perlu datang ke kantor.
Apakah Pilkada yang demikian dapat diwujudkan?, Negara lain mampu mewujudkan, kenapa kita tidak mampu ? Kita pasti mampu mewujudkan Pilkada demikian, jawabnya tergantung niat dan kemauan segenap komponen bangsa ; elit politik, elit pemerintah, tokoh masyarakat, cerdik cendikia, dan segenap rakyat Indonesia.
Pilkada yang tidak memenuhi kriteria di atas, insya Allah hasilnya adalah pemimpin yang korup, pemimpin yang suka lupa janji, pemimpin yang melupakan rakyatnya, pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi/keluarga/kelompok dan golongan.
Bagaimana memilih kandidat yang sesuai dambaan?. Kalau Pilkada nya clear and clean, tanpa money politic maka insya Allah akan muncul kandidat yang berkwalitas sesuai dambaan.
Bagaimana untuk dapat mengetahui bahwa kandidat tersebut kwalitasnya baik?. Gampang dan sangat gampang, caranya jangan terpengaruh dengan baligho, jangan terpengaruh dengan iklan karena tidak ada kecap nomor dua, jangan terpengaruh spanduk, jangan terpengaruh janji, jangan terpengaruh visi dan misi karena visi dan misi gak dilaksnakan pun, rakyat gak dapat menurunkan kepada daerah, bisi dan bisi biasanya dibuat bak rangkaian mimpi, namun sulit diwujudkan.
Terus bagaimana caranya ?. Ya,, lihat dan pelajari saja track record dari si kandidat. Apakah dia petahana, apakah dia pernah menjadi bupati atau wakil bupati, apakah dia pernah menjadi walikota atau wakil walikota, apakah dia pernah menjadi pejabat apa pun, apakah dia pernah menjadi pengusaha atau dosen atau apalah.
Lihat bagaimana dia selama menjabat, apa hasil karyanya, apa betul dia memihak rakyat. Track record sangat menentukan !. Itulah gambaran Pilkada dan out put Pilkada yang didambakan oleh rakyat.
Semoga terwujud.
Palembang, Minggu 09 April 2017
Susno Duadji
--------------
Ketua Umum TP Sriwijaya
Ketua Komite Pengawas Pemantau Pertanian Indonesia
Datuk Patani Sumsel
![]() |
Betapa besar, dalam hitungan triliun rupiah uang negara dihabiskan untuk membiayai rakaian Pilkada agar Pilkada berjalan ; aman damai, demokratis, clear dan clean dari money politik, menghasilkan Kepala dan wakil Kepala Daerah yang didambakan rakyat.
Mari kita amati apakah tolak ukur keberhasilan Pilkada tersebut di atas dapat terpenuhi dan dicapai ?.
Aman damai ; beberapa kali pilkada dilakukan terselenggara dalam rentang keamanan dan kedamian yang lumayan baik, tidak melewati garis batas chaos walapun ada intrik dan gejolak namun masih dalam garis batas rentang kendali aparat keamanan. Adapun gejolak dan intrik yang terjadi masih dimaknai sebagai gejolak dan dinamika serta ritme demokrasi yang sedang berkembang mencari bentuk yang mapan ala demokrasi Indonesia.
Demokratis ; kalau tolak ukur yang digunakan adalah peraturan dan perundang-undangan serta SOP penyelenggaraan Pilkada, maka dapat dikatakan bahwa Pilkada telah diselenggarakan secara demokratis, adapun ketidak puasan dari pihak yang merasa dirugikan dapat membawa persoalan ke sidang pengadilan sesuai norma hukum yang berlaku, walaupun peradilan sengketa Pilkada pernah tercoreng noda hitam pekat sebagai akibat dari perbuatan tercela oknum Ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim nya yang menerima suap dalam memutus sengketa Pilkada
Clear and clean dari money politic ; dalam pengertian antara kandidat dan Parpol sebagai pengsusung dan atau pendukung tidak ada uang mahar, tidak ada uang perahu dan tidak ada pemberian apapun juga sebagai balas jasa atas dukungan politik parpol kepada kandidat, nampaknya dan rasa nya saat ini mungkin masih menjadi tanda tanya "apa ya?" karena masih banyak warga negara yang berkwalitas dan tidak diragukan lagi ketokohan nya namun enggan maju dalam Pilkada karena alasan tidak punya uang. Dan apakah juga tidak ada jual beli suara antara warga selaku pemegang hak pilih dengan kandidat yang maju dalam Pilkada, kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada kandidat dan warga maka jawab nya mungkin pendek saja hanya ;..he...he.. karena Kata he...he...mengandung seribu makna.
Menghasilkan Kepala Daerah yang diidamkan ; kalau kita perhatikan dari sekian ratus kepala daerah yang dihasilkan dari Pilkada maka jawabnya adalah ; ya ada namun prosentasenya sangat kecil, mungkin hanya dapat dihitung dengan jari.
Kepala Daerah yang bagaimana yang diinginkan oleh rakyat ?
Moral baik ; tidak melakukan perbuatan yang tercela yang tidak pantas dilakukan oleh manusia beragama apalagi oleh seorang kepala atau wakil kepala daerah.
Bersih, tidak korup/ tidak korupsi/ tidak kolusi/tidak nepotisme ; tolak ukurnya tidak mau terima suap, tidak memeras, tidak menjual belikan jabatan, tidak memotong uang proyek, tidak membagi-bagi proyek atau jabatan kepada keluarga, sanak, famili dan kroninya, tidak kong kalikong dalam mengakali uang negara.
Tegas dan adil ; tegas artinya punya integritas, menegakan norma aturan dengan adil tanpa pandang bulu, tegas beda dengan pemarah, orang tegas biasanya penyabar, tapi tanpa kompromi dalam menegakan aturan,
Merakyat ; tidak sok kuasa, tidak menonjolkan diri sebagai pejabat, tidak mintak dilayani berbeda, mengutamakan kepentingan rakyat, gampang ditemui, gampang datang kalau diundang, tidak protokolir sehingga sulit ditemui, tidak mabuk kawal.
Mampu memberikan pelayanan prima ; pelayanan yang ramah, cepat tepat, ada kepastian persyaratan, ada kepastian biaya, tidak ada pungli, bisa diakses online gak perlu datang ke kantor.
Apakah Pilkada yang demikian dapat diwujudkan?, Negara lain mampu mewujudkan, kenapa kita tidak mampu ? Kita pasti mampu mewujudkan Pilkada demikian, jawabnya tergantung niat dan kemauan segenap komponen bangsa ; elit politik, elit pemerintah, tokoh masyarakat, cerdik cendikia, dan segenap rakyat Indonesia.
Pilkada yang tidak memenuhi kriteria di atas, insya Allah hasilnya adalah pemimpin yang korup, pemimpin yang suka lupa janji, pemimpin yang melupakan rakyatnya, pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi/keluarga/kelompok dan golongan.
Bagaimana memilih kandidat yang sesuai dambaan?. Kalau Pilkada nya clear and clean, tanpa money politic maka insya Allah akan muncul kandidat yang berkwalitas sesuai dambaan.
Bagaimana untuk dapat mengetahui bahwa kandidat tersebut kwalitasnya baik?. Gampang dan sangat gampang, caranya jangan terpengaruh dengan baligho, jangan terpengaruh dengan iklan karena tidak ada kecap nomor dua, jangan terpengaruh spanduk, jangan terpengaruh janji, jangan terpengaruh visi dan misi karena visi dan misi gak dilaksnakan pun, rakyat gak dapat menurunkan kepada daerah, bisi dan bisi biasanya dibuat bak rangkaian mimpi, namun sulit diwujudkan.
Terus bagaimana caranya ?. Ya,, lihat dan pelajari saja track record dari si kandidat. Apakah dia petahana, apakah dia pernah menjadi bupati atau wakil bupati, apakah dia pernah menjadi walikota atau wakil walikota, apakah dia pernah menjadi pejabat apa pun, apakah dia pernah menjadi pengusaha atau dosen atau apalah.
Lihat bagaimana dia selama menjabat, apa hasil karyanya, apa betul dia memihak rakyat. Track record sangat menentukan !. Itulah gambaran Pilkada dan out put Pilkada yang didambakan oleh rakyat.
Semoga terwujud.
Palembang, Minggu 09 April 2017
Susno Duadji
--------------
Ketua Umum TP Sriwijaya
Ketua Komite Pengawas Pemantau Pertanian Indonesia
Datuk Patani Sumsel
:
comment 0 komentar
more_vert