MITRAPOL.com - Sambutan Frans Karianyanto, S.Ag.MSI. sebagai Kepala Bidang Bina Masyarakat Khatolik Korwil Papua mengatakan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kwalitas mutu pendidikan Keagamaan Khatolik yang bercorak umum tetapi sangat kental ciri khas agama, khusus di Mappi akan di bangun sekolah Khatolik dari tingkat Paud sampai dengan SMA.
![]() |
“Diharapkan dengan adanya penguatan dari sisi iman, moral sehingga kedepan anak-anak kita dapat memfilter, dan membentengi diri dari hal-hal negatif, karena bagaimanapun juga dengan globalisasi kita tidak bisa menolak perubahan itu tetapi belum tentu perubahan itu baik bagi budaya bangsa kita yang selalu mengedepankan toleransi umat beragama,” katanya.
Fransa juga mengatakan, Dari instansi pemerintah khusus nya dari Binmas Khatolik sebagi representasi negara hadir di tengah masyarakat mendukung pemerataan pendidikan di Papua khusus nya daerah Mappi, “kegiatan ini juga berdasarkan PP No 55 tahun 2007 yang berkaitan dengan keagamaan dan pendidikan keagamaan ini bisa berpartisipasi meningkatkan pendidikan dari segi agama,” kata frans.
Dia juga berharap kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini akan membawa manfaat bagi tanah ini.
Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mappi Yohanes Kristotomus Dhendi, S.Pd.K juga menyampaikan bahwa kegiatan ini di ikuti Tokoh Agama Khatolik, Tokoh Adat, Pemuda dan Lembaga Keagamaan Khatolik yang berada di Kabupaten Mappi.
“Kementerian Agama Kabupaten Mappi hanya memfasilitasi sedangkan anggaran kegitan ada pada Dipa RKL Binmas Khatolik kantor wilayah Propinsi Papua,” jelas Kristotomus.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mappi juga berharap semoga dengan momen penting sosialisasi ini bisa bermaanfaat bagi generasi kita di daerah. Pada kesempatan ini dia juga berterimakasih atas respon positif dan luar bisa dari masyarakat Khatolik dalam hal ini ke Uskupan di seluruh Nusantara Indonesia dengan berdirinya sekolah-sekolah Khatolik yang menurut data Dirjen Binmas Khatolik sudah ada 27 Sekolah Khatolik di seluruh Indonesia.
“Ini bentuk respon dari PP No 1 tahun 2013 dan di sempurnakan dengan peraturan menteri Agama No 54 tahun 2014 tentang sekolah agama menengah Khatolik ini lah yang menjadi payung hukum berdirinya sekolah-sekolah khatolik,” tutupnya.
Di sela sosialisasi itu MITRAPOL.com saat meminta tanggapan Robertus Uwa anggota DPR Fraksi Hanura mengenai kegiatan tersebut mengatakan ini patut di beri appresiasi karena kegiatan seperti ini sangat baik bagi keselarasan pendidikan dengan begitu aksiologi masyarakat mappi tidak ketinggalan, tandas Robertus Uwa. yanes on
:

comment 0 komentar
more_vert