MITRAPOL.com - Semangat dan hadir nya para perserta, dalam kegiatan giat diskusi menjelang Pilkada Kota Bekasi, yang di adakan di RM Bandar Jakarta, Sumarecon Kota Bekasi Jl. Bulevar Ahmad Yani Blok F, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara. Di sambut 150 peserta yang penuh semangat, Jumat (15/09/2017).
 |
Nampak hadir oleh, Ketua KPU Kota Bekasi Asmara Sandi ST M.Si bekerjasama dengan Radio DAKTA, FORJAS (Forum Jurnalis Bekasi), DPD KNPI Kota Bekasi Khasanah Sari.
Sambutan Panitia diwakili Dani Wahab, yang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih, kepada Sardi Effendi DPKB, dr. Kamrudin Askar IDI, H Zubaidi Asnan PDM, Hediyanto IAI, Firi Al Azis IPMI,Tedy Murtedjo AGDC, Haryekti Rina P2TP2A, Tati Sumiati GOW, Joko Adi Wibowo KB PII yang pernah hadir, pada Pilkada 2013 lalu dan ikut partisipasi sebagai pemilih di Kota Bekasi tahun lalu.
“Radio DAKTA melalui siaran diskusi ini, memberi semangat, untuk memilih Walikota dan Wakil dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018. Agar menjadi Pemimpin yang adil dan bijaksana, membangun kota bekasi menjadi kota maju terdepan, agar juga dapat muncul ide dan gagasan, untuk membangun,” ujar Dani Wahab.
Dengan program Radio DAKTA yang ingin memunculkan optimisme untuk memperbaiki Kota Bekasi. “Kita akan gelar acara ini setiap bulan sekali, sampai Juli 2018 dan kita harapkan ada isue-isue yang beradap dengan diskusi seperti ini,” tandasnya.
Sardi Effendi, Dewan Pendidikan Kota Bekasi dan mantan anggota DPRD PKS, mengatakan, Walikota Bekasi ke depan harus mampu mensejahterakan insan pendidikan. Sebab saat ini guru PNS di Kota Bekasi sudah sejahtera, tetapi guru-guru swasta belum sejahtera.
“APBD untuk kesejahteraan guru saat ini cuma Rp 48 miliar dan pendistribusiannya pada sarana, kesejahteraan guru swasta belum terpenuhi. Dewan Pendidikan Kota Bekasi yang disorot, saat PPDB 2017 kemarin, karena ini menyangkut kesejahteraan guru swasta, karena tidak ada murid, honor sertifikasi guru swasta harus dicabut,” terang Sardi Effendi.
PPDB online harus diatur dengan baik, sambungya, agar PPDB berhasil 100 persen jika tidak ada penyimpangan. “Selain beberapa hal diatas, angaran pendidikan cuma Rp 48 miliar kurang dari 20 persen, dan tidak sesuai amanat UU Pendidikan,” tuturnya.
Dudung Abdul Q dari PGRI dan BMPS menjelaskan, Tujuan pendidikan memanusiakan manusia, dan bangsa yang mendahulukan pendidikan akan maju.
“Ada dua isue central, tentang pendidikan yaitu pemerataan dan percepatan pendidikan, karena itu Kota Bekasi harus dipimpin orang-orang cerdas. Siapapun yang memuliakan guru, dan guru menjadi terhormat dan bebas berkarya, sterilkan pendidikan dari politik. Perlu sinergitas, antar instansi untuk memajukan pendidikan,”ujarnya.
dr. Kamrudin Askar dari Ikatan Dokter Indobesia (IDI) Cabang Bekasi, menjelaskan jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bekasi saat ini sangat memadai.
“Jumlah dokter untuk Kota Bekasi sudah over load dan melebihi dari keutuhan jika dilihat dari jumlah penduduk. Kalau jumlah sarana dan dokter tadi dikelola dengan baik masalah kesehatan bagi warga sudah selesai,” paparnya.
Terkait Kartu Bekasi Sehat (KBS), dirinya menjelaskan, bagi IDI tidak ada masalah yang penting warga dapat pelayanan dengan baik. “Tolak ukurnya bagaimana di RS dan Puskesmas agar tidak ada antrian pasien. Persoalan RS saat ini, pembayaran kepada BPJS ada Rp 800 miliar, ini terlalu banyak anggaran kesana, mestinya kita konsen, promotif dam prefentif saja,” jelasnya.
Anggawira Calon Walikota Bekasi dari Partai Gerindra menyatakan Kota Bekasi saat ini tidak jelas ada dimana.
“Walikota Bekasi ke depan bagaimana bisa menempatkan Kota Bekasi berada pada titik yang membanggakan. Saat ini Kota Bekasi kehilangan identitas sebagai Kota Patriot, arahnya bahkan tidak jelas, apakah sebagai kota jasa, kota industry dan hal ini yang harus menjadi perhatian kita semua,” tandasnya.
Pilkada 2018 Kota Bekasi, katanya, harus menjadi pertarungan ide dan gagasan untuk membangun kota bekasi. Harus ada ide-ide yang kita tawarkan, sebagai solusi pada persoalan-persoalan yang saat ini muncul.
“Jika tahun 2018 nanti pertisipasi publik Kota Bekasi bisa meningkat, kalau hanya 48 persen maksimal sesungguhnya yang menang adalah pihak golongan putih (golput),” tukasnya.
Reporter : tim
:
comment 0 komentar
more_vert