MITRAPOL.com – Bangunan Sekolah Dasar (SD) Kampung Basman yang terlihat baik dari kejauhan ternyata tidak pernah di gunakan selama 15 tahun, bangku, meja rusak, flafon ambruk dan guru tidak pernah ada.
![]() |
| Nampak gedung SD Kampung Basman yang terbengkalai selama 15 tahun dibelakang warga Kampung Basman. |
Menurut Tiup Yutupi, sejak dirinya kelas dua SD, hingga sekarang sudah memiliki anak, guru yang di tugaskan tidak pernah datang untuk mengajar.
“Secara langsung kami warga kampung Basman di rugikan, apa maksud mereka membangun sekolah tetapi tidak mendidik kami, apa memang mereka sengaja membiarkan kami dalam kebodohan,” cetus Tiup belum lama ini, Sabtu (7/10/2017).
Dia menambahakan, untuk anak usia sekolah dari kelas satu hingga enam memang tidak cukup banyak, akan tetapi mereka ini harus memiliki pendidikan bukan kah begitu. “Kepala Dinas Pendidikan sudah pernah datang untuk melihat hal ini, atau permasalahan ini, tetapi sepertinya tidak ada perubahan, malah semakin jadi saja,” pungkas Tiup kepada MITRAPOL.
Sementara berdasarkan sumber informasi yang dihimpun dari mantan guru yang enggan menyebutkan namanya, memberikan keterangan terkait dugaan nama fiktif yang ada pada pelaporan dapodik.
“Dugaan saya ada oknum dinas pendidikan dengan para kepala sekolah yang membuat nama siswa dan siswi fiktif pada kelas satu baru, coba kita lihat berdasarkan data anak usia sekolah pada kampung tersebut tidak mencapai ratusan, kok bisa ada laporan siswa baru lebih dari lima puluh orang?. Lama kemudian pada kelas tertentu siswa dan siswi mulai dikurangi dengan alasan keluar atau berhenti kemudian pada kelas enam yang lulus cuma ada lima orang,” terangnya.
Masih katanya, saya waktu itu cuma jadi guru kontrak di Mappi, tetapi saya lahir dan besar disini, saya merasa iba saudara-saudara saya dibohongi hanya karena sepeser uang, mewakili masyarakat kampung yang masih awam, saya meminta bapak-bapak dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi/Pusat (BPKP) harus mengecek kebenarannya, jangan sampai kami masyarakat Mappi memberikan penilaian buruk.
“Bapak Presiden kalau boleh sekali-kali anda datang ke Papua mampir lah ke Kabupaten Mappi dan lihat penggunaan DD/ADD disini. Bagaimana kami di Papua bagian selatan bisa setara dengan daerah lain kalau cara penggunaan anggaran untuk memajukan masyarakat banyak yang dipelintir,” tutup mantan guru itu.
Reporter : yanes on
:

comment 0 komentar
more_vert