MITRAPOL.com - Eksistensi kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan PANTAI Kelas II Tual perlu di evaluasi oleh Pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Laut, pasalnya belum lama ini aroma bau busuk di kantor itu tercium yakni diduga adanya oknum Anggota KPLP Kelas II Tual yang melakukan bisnis haram dengan memasok puluhan unit motor bodong menggunakan Kapal Patroli KPLP KN Salawaku.
 |
Informasi yang di himpun MITRAPOL.com menyebutkan bisnis haram itu telah di tangani Mapolsek KPYS kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon dan puluhan motor bodong itu telah di amankan, namun tujuh ABK dan Kepala Kapal KN Salawaku yang di duga melakukan bisnis haram itu di bebaskan dan telah kembali ke Pelabuhan Pangkalan Kelas II Tual yang bertempat di Desa Danar.
Lebih menyedihkan lagi aksi bisnis haram itu di ketahui oleh Kepala Kantor Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Kelas II Tual Alwan Rasyid.
Dan saat hendak di mintai tanggapannya Kepala Kantor KPLP Kelas II Tual Alwan Rasyid di ruang kerjanya belum lama ini, dirinya beralasan belum dapat memberikan keterangan terkait bisnis haram itu.
Terpisah Ketua Presedium PMKRI Cabang Tual dan Maluku Tenggara Gerens Ohoifutun, Kamis (09/11) menyampaikan bahwa pihak Kepolisian secepatnya melakukan proses hukum terhadap kejadian itu serta mengharapkan agar Dirjen Perhubungan Laut secepatnya memberikan sangsi keras yaitu pemecatan terhadap oknum-oknum Anggota KPLP yakni ABK dan Kepala Kapal KN Salawaku yang di duga menyelundupkan motor bodong itu.
’’Atas nama Ketua Presedium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Tual dan Maluku Tenggara mengharapkan agar pihak Kepolisian mempercepat proses hukum pengembangan terkait kejadian ini. Kami juga berharap agar Dirjen Perhubungan laut Republik Indonesia melakukan pemecatan secara tidak terhormat terhadap oknum-oknum Pegawai Negeri Sipil KPLP yang terlibat kejadian ini sehingga ada efek jerah,’’ ungkapnya.
Reporter : nor safsaf
:
comment 0 komentar
more_vert