MITRAPOL.com - Hasil Rekapitulasi dukungan perbaikan balon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang diselenggarakan KPU Langkat di Aula Akper Langkat, Kamis (8/2) malam menjadi polemik yang sangat cukup menarik.
 |
Tak hanya menarik untuk disimak, kuasa hukum balon Bupati dan Wakil Bupati Langkat dari jalur perseorangan Dato Sri Prof .Djohar Arifin Husein-Ustadz Iskandar Sugito akan melaporkan KPU Langkat ke Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelaporan itu dilakukan, setelah KPU menyatakan bahwa berkas Paslon tidak memenuhi syarat untuk maju di Pilkada Langkat 27 Juni 2018 yang akan datang.
"Sekarang kita upayakan melalui jalur hukum atas keberatan administrasi, kami sedang mempelajari berkas untuk mengajukan laporan pidana yang diatur dalam UU yang telah tadi saya sebutkan. Kita akan laporkan ke dewan kode etik penyelenggara pemilu (DKPP), KPU Langkat juga akan kami laporkan karena kami duga KPU melakukan penggelapan data," ujar Syamsul SH selaku kuasa hukum Djohar-Iskandar.
Lanjutnya, selain upaya hukum yang tengah di tempuh pihaknya, Tim Kuasa hukum Djohar-Iskandar juga meminta KPU Langkat segera mengesahkan kliennya dari Balon menjadi calon tetap peserta Pilkada 2018.
Secara terpisah Ketua KPU Langkat Agus Arifin mengatakan wajar jika Balon yang kecewa terhadap hasil rekapitulasi mengajukan gugatan ke pihak hukum.
"Itu hal yang wajar, kita tidak bisa menahan Balon perseorangan untuk tidak melakukan gugatannya dan kami dari pihak KPU juga akan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung. Kami sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Agus.
Gugatan yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Djohar-Iskandar, lantaran sebelumnya KPU Langkat telah menyatakan berkas dukungan KTP yang diserahkan oleh Paslon tersebut di nyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat dari jalur perseorangan
Reporter : tolhas pasaribu
:
comment 0 komentar
more_vert