MITRAPOL.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah memangil Kadis Pendidikan dan Kepala Bidang juga turut hadir Ketua PGRI yang didampingi stafnya. Mereka membahas salah satu yang penting terkait Guru Honorer karena SK mereka yang sudah satu tahun lebih belum mendapatkan SK.
“Makanya kami didalam melakukan dengar pendapat antara Diknas dan DPRD serta pengurus PGRI, tadi diruangan DPRD Provinsi pada Kamis (26/4/2018). Juga mereka yang honor ini, dan kita harapkan muda-mudahan bulan Mei ini, semua akan dituntaskan dan kami akan keluarkan SK nya mereka,” kata Muh Poli anggota DPRD.
Masih katanya, karena kepastian mereka di akui dalam melaksanakan tugasnya, selama mereka honor dan itu yang pertama akan kita upayakan. “Dan mengenai yang kedua yang berkaitan dengan pergantian, mutasi dan perpindahan guru, dan sebagainya betul-betul kita ingatkan kepada Diknas harus mengikuti prosedur dan memperhatikan aspek-aspek admistrasi yang begitu baik, dan ditunjuk betul-betul memiliki kompetensi sehingga masalah-masalah dengan tindakan yang kurang bertangung jawab atau yang tidak memiliki kepemimpinan sebagai pemimpin, itu kita hindari,” paparnya.
Dan juga ada dua yang berkaitan mengenai surat edaran dari Sekda, sambungnya, dan itu kita harus kita teliti menurut pandangan itu berarti kita bisa membatalkan, kalau benar-benar surat edaran benar ini baru asumsi ada guru honer ribuan, dan seharusnya mereka bisa kalkulasi di anggaran dana bos. Itu kan anggaran negara, maksudnya untuk apa di anggarkan oleh negara kalau untuk kesejatraan rakyat utamanya para guru honorer terabaikan.
“Ini harus diperjelas mengapa ada honorer, yang mereka tidak bisa digaji, kasian nasib mereka, kalau hanya tanpa mengajar tidak punya apa-apa. Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan kepada Gubernur dan harus di proses cepat yang punya SK. Kami dari Komisi IV dan harus pertegas masalah nasib honorer,” pungkas Muh Poli.
Reporter : usman
 |
| Suasana hering diruangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara |
“Makanya kami didalam melakukan dengar pendapat antara Diknas dan DPRD serta pengurus PGRI, tadi diruangan DPRD Provinsi pada Kamis (26/4/2018). Juga mereka yang honor ini, dan kita harapkan muda-mudahan bulan Mei ini, semua akan dituntaskan dan kami akan keluarkan SK nya mereka,” kata Muh Poli anggota DPRD.
Masih katanya, karena kepastian mereka di akui dalam melaksanakan tugasnya, selama mereka honor dan itu yang pertama akan kita upayakan. “Dan mengenai yang kedua yang berkaitan dengan pergantian, mutasi dan perpindahan guru, dan sebagainya betul-betul kita ingatkan kepada Diknas harus mengikuti prosedur dan memperhatikan aspek-aspek admistrasi yang begitu baik, dan ditunjuk betul-betul memiliki kompetensi sehingga masalah-masalah dengan tindakan yang kurang bertangung jawab atau yang tidak memiliki kepemimpinan sebagai pemimpin, itu kita hindari,” paparnya.
Dan juga ada dua yang berkaitan mengenai surat edaran dari Sekda, sambungnya, dan itu kita harus kita teliti menurut pandangan itu berarti kita bisa membatalkan, kalau benar-benar surat edaran benar ini baru asumsi ada guru honer ribuan, dan seharusnya mereka bisa kalkulasi di anggaran dana bos. Itu kan anggaran negara, maksudnya untuk apa di anggarkan oleh negara kalau untuk kesejatraan rakyat utamanya para guru honorer terabaikan.
“Ini harus diperjelas mengapa ada honorer, yang mereka tidak bisa digaji, kasian nasib mereka, kalau hanya tanpa mengajar tidak punya apa-apa. Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan kepada Gubernur dan harus di proses cepat yang punya SK. Kami dari Komisi IV dan harus pertegas masalah nasib honorer,” pungkas Muh Poli.
Reporter : usman
:
comment 0 komentar
more_vert