MITRAPOL.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Mimika, Yohanis Bassang menggelar rapat bersama yang di hadiri Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, S. IK. MH dan Dandim 1710 Mimika Letkol Inf. Windarto, serta Petinggi dari PT. Freeport Indonesia (PTFI) bersama Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Jajaranya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua bertempat di ruang rapat Bupati Mimika, Senin, (28/05).
Dalam rapat tersebut membahas tentang penanganan Daerah Banti, Tembaga Pura,Mimika Papua yang beberapa waktu lalu dilanda penyerangan dan pembantaian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para Guru/Pengajar.
Yohanis Bassang yang merupakan Wakil Bupati Mimika mendampingi Eltinus Omaleng ini telah menjadi Pelaksana tuga (Plt) Bupati Mimika lantaran Bupati Eltinus Omaleng sedang mengambil cuti untuk mencalonkan dirinya sebagai Bupati Mimika 2018/2023.
Berikut instruksi dari Yohanis Bassang dalam merangkum hasil rapat yang berhasil dicatat Mitrapol dalam rapat tersebut.
"Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kegiatan pada tahun 2018 yang berhubungan dengan daerah banti dan kwamki narama agar segera dilaksanakan, jika itu berupa proyek fisik dalam hal ini pembangunan sekolah SD dan SMP serta Pusat Kesehatan Masyarakat Terpadu (PUSTU) maka diminta segera percepat pelaksanaan proses tender dan pelelangan dalam anggaran 2018, namun bila memang tidak ada (pembangunan tersebut diatas) maka segera diusulkan pada perubahan anggaran 2018 dan disertakan peralatanya,”. beber Bassang.
Khusus kepada Dinas terkait, lanjutnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar segera Melakukan revisi di lokasi pembangunan bila masih terkendala hak ulayat dan sebagainya.
Bassang juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif dalam Penanganan daerah banti tsrsebut. Selain itu pertemuan itu juga membahas terkait penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mimika 2018.
Dalam pertemuan tiga pilar tersebut Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, S. IK. MH mengatakan TNI/Polri saat ini sudah menguasai Daerah yang sempat diduduki kelompok separatis tersebut.
"Saat ini kami sudah membangun posko-posko TNI dan Polri namun terkendala masalah tanah (hak ulayat). Kami minta ada perhatian dalam hal ini,” ujar Agung kapolres yang juga mengajak Plt Bupati untuk bersama turun langsung ke lokasi tersebut.
"Warga setempat saat ini sangat mengharapkan kehadiran pemerintah dan kita semua, mereka tidak mengharapkan apa-apa selain itu,” tutup Kapolres.
Selain Kapolres berbicara terlihat para peserta lain termasuk kepala OPD ikut memberikan tanggapan dan saran yang intinya untuk penanganan wilayah Banti dan wilayah rawan konflik lainya serta penangan Pemilu 2018 mendatang.
Hadir dalam rapat tersebut juga Setda Mimika, Para Kepala OPD dan Jajaranya serta Petinggi PT. Freeport Indonesia.
Reporter : qodri
 |
Dalam rapat tersebut membahas tentang penanganan Daerah Banti, Tembaga Pura,Mimika Papua yang beberapa waktu lalu dilanda penyerangan dan pembantaian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para Guru/Pengajar.
Yohanis Bassang yang merupakan Wakil Bupati Mimika mendampingi Eltinus Omaleng ini telah menjadi Pelaksana tuga (Plt) Bupati Mimika lantaran Bupati Eltinus Omaleng sedang mengambil cuti untuk mencalonkan dirinya sebagai Bupati Mimika 2018/2023.
Berikut instruksi dari Yohanis Bassang dalam merangkum hasil rapat yang berhasil dicatat Mitrapol dalam rapat tersebut.
"Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kegiatan pada tahun 2018 yang berhubungan dengan daerah banti dan kwamki narama agar segera dilaksanakan, jika itu berupa proyek fisik dalam hal ini pembangunan sekolah SD dan SMP serta Pusat Kesehatan Masyarakat Terpadu (PUSTU) maka diminta segera percepat pelaksanaan proses tender dan pelelangan dalam anggaran 2018, namun bila memang tidak ada (pembangunan tersebut diatas) maka segera diusulkan pada perubahan anggaran 2018 dan disertakan peralatanya,”. beber Bassang.
Khusus kepada Dinas terkait, lanjutnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar segera Melakukan revisi di lokasi pembangunan bila masih terkendala hak ulayat dan sebagainya.
Bassang juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif dalam Penanganan daerah banti tsrsebut. Selain itu pertemuan itu juga membahas terkait penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mimika 2018.
Dalam pertemuan tiga pilar tersebut Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, S. IK. MH mengatakan TNI/Polri saat ini sudah menguasai Daerah yang sempat diduduki kelompok separatis tersebut.
"Saat ini kami sudah membangun posko-posko TNI dan Polri namun terkendala masalah tanah (hak ulayat). Kami minta ada perhatian dalam hal ini,” ujar Agung kapolres yang juga mengajak Plt Bupati untuk bersama turun langsung ke lokasi tersebut.
"Warga setempat saat ini sangat mengharapkan kehadiran pemerintah dan kita semua, mereka tidak mengharapkan apa-apa selain itu,” tutup Kapolres.
Selain Kapolres berbicara terlihat para peserta lain termasuk kepala OPD ikut memberikan tanggapan dan saran yang intinya untuk penanganan wilayah Banti dan wilayah rawan konflik lainya serta penangan Pemilu 2018 mendatang.
 |
Hadir dalam rapat tersebut juga Setda Mimika, Para Kepala OPD dan Jajaranya serta Petinggi PT. Freeport Indonesia.
Reporter : qodri
:
comment 0 komentar
more_vert