MITRAPOL.com – Terkait adanya pemberitaan yang tayang di MITRAPOL.com berjudul “Harga Tiket Kapal Cepat Mahal, Dishub Aceh : Hanya Pihak Perusahaan yang Bisa Menurunkan Harga Tiket” pada Senin tanggal (16/7/2018), yang dikatakan bahwa pihak Dishub Aceh tidak punya wewenang untuk menetapkan harga tiket kapal cepat yang mengangkut penumpang dari pelabuhan Ulele Aceh ke Sabang atau sebaliknya.
Tak pelak, hal itu membuat anggota DPRK Sabang kecewa dan tidak sependapat atas jawaban Kadishub Aceh yang diwakilkan Kabid Pelayaran T. Saiful.
“Pihak Dishub tidak bisa serta merta lepas tangan terhadap persoalan harga tiket kapal cepat Sabang Banda Aceh, dengan menganggap itu sepenuhnya hak perusahaan operator kapal yang menentukan tarif,” ungkap Albina A. Rahman Wakil Ketua Komisi A DPRK Sabang.
Albina menjelaskan ke MITRAPOL.com, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penyeberangan, pada pasal 19 disebutkan bahwa tarif non ekonomi atau komersil seperti tarif kapal cepat ini ditetapkan berdasarkan tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.
“Nah atas dasar ini tentu pihak Dishub Aceh bisa mengevaluasi jika tarif yang ditetapkan oleh perusahaan diluar kewajaran dari tarif dasar dan pelayanan tambahan seperti dimaksud dalam Permenhub tersebut,” terangnya.
Masih kata Albina, bahwa tarif dasar ditetapkan oleh Pergub yakni Peraturan Gubernur Aceh tentang tarif dasar penyeberangan laut di Aceh. Jadi Dishub Aceh, sambungnya, bukan tidak punya kewenangan sama sekali dan aneh kalau seperti itu jawabannya.
“Maka jangan salahkan kalau kemudian rakyat beranggapan bahwa Dishub Aceh lepas tangan dan ada dugaan kong kalikong dengan perusahaan kapal cepat,” kata dia menduga.
Dikatakan lebih lanjut, apalagi kalau sikap tidak berani mengevaluasi tarif karena takut perusahaan kapal cepat angkat kaki dari Aceh, sikap seperti ini yang menggelikan kita semua. Tidak perlulah kita buka bukaan tentang profit perusahaan kapal cepat, tetapi semua juga tau keuntungan mereka sekarang itu aduhai jumlahnya, apalagi sejak kunjungan ke Sabang terus meningkat pasca diadakannya event berkelas Internasional seperti Sabang Sail dan Sabang Marine.
”Saat ini yang diminta publik adalah penyesuaian tarif sesuai kesepakatan dan kemampuan perusahaan kapal cepat, atau solusinya sediakan slot alokasi tiket ekonomi sehingga publik yang kurang mampu bisa menggunakan kapal cepat kelas ekonomi. Jangan seperti sekarang disebut sebut saja ada kelas ekonomi tapi tak pernah kita lihat tiket ekonominya?, alasannya habis terjual,” tutup Albina dengan nada kecewa.
Reporter : bukhari
 |
| Albina A. Rahman Wakil Ketua Komisi A DPRK Sabang. |
Tak pelak, hal itu membuat anggota DPRK Sabang kecewa dan tidak sependapat atas jawaban Kadishub Aceh yang diwakilkan Kabid Pelayaran T. Saiful.
“Pihak Dishub tidak bisa serta merta lepas tangan terhadap persoalan harga tiket kapal cepat Sabang Banda Aceh, dengan menganggap itu sepenuhnya hak perusahaan operator kapal yang menentukan tarif,” ungkap Albina A. Rahman Wakil Ketua Komisi A DPRK Sabang.
Albina menjelaskan ke MITRAPOL.com, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penyeberangan, pada pasal 19 disebutkan bahwa tarif non ekonomi atau komersil seperti tarif kapal cepat ini ditetapkan berdasarkan tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.
“Nah atas dasar ini tentu pihak Dishub Aceh bisa mengevaluasi jika tarif yang ditetapkan oleh perusahaan diluar kewajaran dari tarif dasar dan pelayanan tambahan seperti dimaksud dalam Permenhub tersebut,” terangnya.
Masih kata Albina, bahwa tarif dasar ditetapkan oleh Pergub yakni Peraturan Gubernur Aceh tentang tarif dasar penyeberangan laut di Aceh. Jadi Dishub Aceh, sambungnya, bukan tidak punya kewenangan sama sekali dan aneh kalau seperti itu jawabannya.
“Maka jangan salahkan kalau kemudian rakyat beranggapan bahwa Dishub Aceh lepas tangan dan ada dugaan kong kalikong dengan perusahaan kapal cepat,” kata dia menduga.
Dikatakan lebih lanjut, apalagi kalau sikap tidak berani mengevaluasi tarif karena takut perusahaan kapal cepat angkat kaki dari Aceh, sikap seperti ini yang menggelikan kita semua. Tidak perlulah kita buka bukaan tentang profit perusahaan kapal cepat, tetapi semua juga tau keuntungan mereka sekarang itu aduhai jumlahnya, apalagi sejak kunjungan ke Sabang terus meningkat pasca diadakannya event berkelas Internasional seperti Sabang Sail dan Sabang Marine.
”Saat ini yang diminta publik adalah penyesuaian tarif sesuai kesepakatan dan kemampuan perusahaan kapal cepat, atau solusinya sediakan slot alokasi tiket ekonomi sehingga publik yang kurang mampu bisa menggunakan kapal cepat kelas ekonomi. Jangan seperti sekarang disebut sebut saja ada kelas ekonomi tapi tak pernah kita lihat tiket ekonominya?, alasannya habis terjual,” tutup Albina dengan nada kecewa.
Reporter : bukhari
:
comment 0 komentar
more_vert