Tidak Terima Putusan Partai, Anak Bupati Nabire Ancam Wartawan Saat Meliput

MITRAPOL.com - Setelah selama satu setengah tahun DPRD Kabupaten Nabire dalam keadaan kosong, kini telah ada kepastian tentang Ketua Definitif DPRD Nabire. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Kantor PKB-Pusat di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat telah dilakukan pertemuan membahas dan menetapkan siapakah yang menjadi ketua definitif.

Pertemuan yang dilaksanakan dikantor PKB tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Umum H. Rasta Wiguna setelah mendapat perintah langsung dari Cak Imin Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pertemuan dihadiri oleh rombongan Sekda Propinsi Papua yaitu ; Biro Pemerintahan Sendius Wonda, Kesbangpol Propinsi, Biro Hukum Propinsi, Bupati Nabire Isaias Douw S.Sos, Wakil Ketua 1 DPRD Mercey Kegou, Wakil Ketua II Roy Wonda, Kesbangpol, Biro Hukum dan Sekwan Nabire, Anggota DPRD dari partai PKB serta Pansus DPRD Nabire yang dipimpin Seljua Ketua Pansus Willem Kayame.

Dalam sambutannya Wakil Ketua Umum PKB Pusat H. Rasta Wiguna menyampaikan banyak terima kasih atas antusias masyarakat Nabire dan juga disampaikan keputusan tersebut sudah final dan tidak perlu diributkan lagi, “kalau ada yang merasa dirugikan diharapkan untuk membuat surat secara procedural dan yang menjadi Ketua Definitif DPRD Nabire adalah Naoumi Kotouki S.Ip,” katanya.

Sementara itu mendengar H. Rasta Wiguna mengatakan hal tersebut, Bupati Nabire Isaias Douw S. Sos, spontan berteriak dan mengajukan keberatannya dengan mengatakan bahwa, ia mendapat Surat Keputusan dari pusat yang menjelaskan siapa yang berhak ditunjuk sebagai ketua DPRD Nabire, diduga Bupati Nabire tidak terima jika DPRD Nabire dipimpin oleh Naoumi Kotouki. Dan situasi pertemuan pun mulai memanas dengan aksi protes yang dilakukan Bupati Nabire.

Saat wartawan Mitrapol hendak melakukan wawancara kepada H. Rasta Wiguna, Bupati Nabire dengan nada lantang meminta agar wartawan keluar dari ruangan, "kau keluar, kau keluar,” ucapnya sambil mendorong wartawan keluar dan disaksikan banyak orang.

Pada kesempatan itu tiba-tiba Marthen Douw yang merupakan anak Bupati Nabire yang juga seorang Anggota Dewan yang diajukan agar menjadi Ketua DPRD Nabire oleh Bupati memukul wartawan Mitrapol, dan mengatakan, "Kamu keluar tidak ada wartawan disini, ini urusan partai. Kalau kamu disini saya pukul kamu," ancamnya dengan nada arogan.

Perlu diketahui, Bupati Nabire Isaias Douw menolak keras penunjukan, Naoumi Kotouki sebagai ketua DPRD definitif karena sudah mengajukan satu nama yaitu Marthen Douw yang merupakan anak Isaias Douw agar menjadi ketua DPRD Nabire.

Sikap arogan Bupati Nabire Isaias Douw dan Marthen Douw terhadap wartawan dianggap sebuah bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan dan membelenggu kebebasan pers. Mereka (Isaias Douw dan Marthen Douw-red) seperti tidak punya etika layaknya seorang figur pemimpin dan pelayan publik.

Pelantikan ditarik ulur

Sementara berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Papua Sekretaris Daerah tanggal 26 Juli 2016 Nomor : 179/8940/SET tentang Peresmian Pimpinan DPR-DAERAH Kabupaten Nabire periode 2014-2019.

Surat Keputusan Gubernur Papua

Berhubung hingga saat ini belum terjadi pelantikan dikarenakan adanya tarik ulur dalam partai sendiri, dimana hal tersebut akan merugikan daerah itu sendiri. Maka pihak Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan DPW PKB telah berangkat ke Jakarta dan berkoordinasi dengan DPP PKB Pusat di Jalan Raden Saleh Nomor 3 Jakarta Pusat.

Adapun hasil dari koordinasi tersebut DPP PKB yang diwakili oleh Waketum H. Wira Wiguna berdasarkan perintah langsung Ketua Umum yang berhalangan hadir menyampaikan bahwa setelah pembacaan hasil ini sudah tidak ada lagi diskusi, keputusan sudah final dan tidak bisa diganggu gugat bilamana ada pihak yang merasa dirugikan silahkan mengajukan surat tertulis secara prosedural.

Kemudian Wira Wiguna membacakan keputusan bahwa yang menjadi Ketua definitif adalah Naoumi Kotouki S.IP. “Sudah jelas dalam putusan bahwa siapa yang menjadi Ketua DPRD definitif, jadi tidak ada alasan lagi untuk menarik ulur lagi, dan ini yang rugi daerah sendiri, pembangunan sudah pasti akan macet karena siapa yang akan menanda tangani kalau nanti ada sidang pertanggungjawaban bupati,” kata Waketum. ■ drey/021

: