MITRAPOL.com - Masih ingat pemeriksaan sejumlah pejabat dan swasta di sulut oleh tim kejagung RI oleh tim kejaksaan agung yang sempat menyita perhatian masyarkat serta aktivis di kota Bitung sekitar bulan Agustus lalu terkait dugaan mark up pengadaan lahan gerbang kawasan Ekonomi Khusus di Kecamatan Matuari.
 |
| Lahan gerbang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung |
Beberapa warga Bitung kepada mitrapol.com mengatakan, kalau pemeriksaan oleh kejagung kemarin harus terpublikasi hasilnya, kan pemeriksaan aksi sudah selesai dan kami mendapat informasi sejumlah pejabat di Pemprov Sulut di sebut-sebut memiliki peran besar dalam dugaan mark up tanah pintu masuk kawasan KEK, jangan sampai kasus imi tenggelam, ucap warga Matuari yang enggan di sebut namanya.
Sementra itu Kejari Bitung Agustian Sunaryo SH, CN, MH, melalui Kasi Intel Andy Alamsya SH, Selasa (4/10) mengatakan terkait hal itu bukan kewenangan kami memberikan informasi hasil pemeriksaan oleh Kejagung. “Kantor Kajari Bitung di pinjam untuk beberapa hari waktu itu, tapi soal hasilnya kami tidak mengetahui dan memang semuanya oleh kejagung sebab laporanya pun ke kejagung," ucap Alamsya.
Untuk di ketahui, pada Agustus 2016 secara maraton tim Kejagung dengan menggunakan kantor Kejaksaan Negeri Bitung memeriksa beberapa pejabat di Sulut terkait pengadaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kelurahan Sagerat seluas 34 hektar yang di sinyalir merugikan Negara olehnya telah di ambil keterangan pejabat yang ada di jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bitung.
Selain itu Kejagung juga memeriksa Kepala Badan Pertanahan perwakilan Bitung J. Doringin, saat di wawancarai Doringin menjelaskan tentang kepemilikan lahan KEK dimana lahan tersebut adalah milik salah satu pengusaha Ferry Jubiantoro atau yang biasa di panggil Tenghun, dengan kepemilikan lahan sebesar 2,7 Hektar.
“Lahan di pintu masuk KEK adalah milik Ferry Jubiantoro yang telah dibeli dan mempunyai 3 sertifikat dari masing-masing tanah di lokasi tersebut,” katanya, serdi
:
comment 0 komentar
more_vert