MITRAPOL.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka kasus dugaan suap Patrialis Akbar, Pada Selasa (6/2/2017) bertempat di Mahkamah Konstitusi di Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Majelis Kehormatan MK merekomendasikan DR. H. Patrialis Akbar, SH, MH diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi MK.
 |
Sukma Violetta, SH, LL.M selaku Ketua Majelis Kehormatan MK, dalam putusannya menilai Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi.
"Majelis Kehormatan MK dengan ini merekomendasikan pemberhentian sementara kepada Patrialis Akbar," kata Sukma.
Sukma Violetta juga menerangkan bahwa Majelis Kehormatan MK telah melakukan sejumlah pemeriksaan pada persidangan pendahuluan, dan telah mendengarkan keterangan dari dewan etik, saksi, dan penjelasan Patrialis Akbar.
Majelis Kehormatan MK juga menggelar sejumlah rapat pleno untuk memutuskan putusan itu. Keputusan pemberhentian sementara diambil karena Majelis Kehormatan masih membutuhkan keterangan dan bukti tambahan untuk memutus kasus ini.
"Majelis sadar bahwa Patrialis Akbar telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai hakim konstitusi, tetapi pengunduran diri tidak akan menghapus tindakan tercela yang dilakukan Patrialis Akbar saat menjabat sebagai hakim konsitusi " terang Sukma
Sementara, Dr. Anwar Usman, SH, MH selaku Sekretaris Majelis Kehormatan MK, mengatakan bahwa putusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Anwar Usman juga berharap agar Presiden RI bisa menanggapi surat MK dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Begitu tanggapan dari Presiden Joko Widodo atau jawaban dari surat MK dari Presiden, tentu Majelis Kehormatan MK akan bekerja dengan efektif dan efisien, mengingat dalam waktu dekat kita punya agenda nasional yaitu pilkada serentak, yang mau tidak mau sebagian paling tidak akan berujung di MK," kata Anwar Usman. tri wibowo/indria
:
comment 0 komentar
more_vert