MITRAPOL.com - Pembangunan infrastruktur demi kenyamanan publik baik darat, laut maupun udara harus di dukung oleh masyarakat semua, karena tanpa adanya pembangunan khususnya infrastruktur, kita akan terus terbelakang dan sulit untuk melangkah menjadi negara maju dan akan tertinggal oleh negara lainnya, Sesuai dengan program Nawacita untuk membangun sampai ke pelosok daerah khususnya pinggiran negara.
 |
| Tommy Turangan, SH selaku Ketua Umum AMTI |
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) yaitu Tommy Turangan, SH kepada mitrapol.com mengatakan bahwa pembangunan harus di kawal agar tidak terjadi penyimpangan, karena penyimpangan hanya akan menjadi boomerang dan menghambat dari tujuan mulia yang di gagas oleh presiden dalam pembangunan bangsa.
"Seperti pembangunan Bandara Udara Buntu Kuni di Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kami, AMTI mensinyalir atau menduga pembangunan bandara tersebut syarat dengan penyimpangan. Di duga telah terjadi manipulasi-manipulasi yang besar, terutama dari penentuan lokasi serta terjadi pembengkakan anggaran," kata Tommy.
Tommy Turangan, SH juga menerangkan babe akibat dari hal tersebut, negara mengalami kerugian besar akibat pemindahan lokasi bandara dari rencana awal. Lahan yang sudah ada untuk bangun, tapi kemudian pindahkan ke area pegunungan yang notabene ada kedalaman jurang yang sangat panjang, jadi otomatis akan terjadi penambahan-penambahan anggaran.
"Pembangunan di lokasi awal, penyediaan lahannya hanya menghabiskan Rp 300 milyar, namun dengan pemindahan lokasi, maka harus ada penambahan anggaran yang lebih besar, yakni membengkak menjadi lebih besar," terangnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk menggolkan anggaran pembangunan bandara senilai Rp 1,7 trilyun itu diduga ada lobi-lobi. Sementara pembangunan saat itu sempat mangkrak meskipun telah menghabiskan anggaran ratusan milyar, kembali dilanjutkan tahun 2017 dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 1,4 triliun.
"Ada indikasi korupsi, kecurangan ada permainan elit, ada aktor intelektual dalam hal ini mungkin ada oknum anggota DPR RI yang bermain, termasuk khususnya oknum - oknum elit yang ada di Tana Toraja," ujarnya.
Lebih lanjut, Tommy Turangan, SH berharap, demi tegaknya supremasi hukum, dan demi menghindari kebocoran keuangan negara, serta demi Indonesia sejahtera dari ulah jahat oknum yang tidak bertanggung jawab, kehadiran kami tidak hanya teriak namun juga di sertai data yang telah beberapa waktu lalu kami berikan kepada KPK. Untuk itu kami meminta KPK harus turun ke Tana Toraja, dan KPK harus menyelidiki dan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam indikasi kasus korupsi pembangunan bandara Tana Toraja.
Reporter : tri wibowo
:
comment 0 komentar
more_vert