MITRAPOL.com - Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke desa-desa, selain menjadi santapan oknum pejabat nakal, juga menjadi bancakan oknum yang mengaku-ngaku wartawan.
 |
| Ilustrasi |
Hal tersebut dikeluhkan sejumlah kepala desa wilayah Kecamatan Bukitkemuning Lampung Utara, mereka (para kades-red) mengaku sering dimintai uang oleh orang yang mengklaim dirinya wartawan dengan menunjukkan id card bertuliskan wartawan.
Kebanyakan alasan yang digunakan oknum wartawan tersebut adalah guna peliputan dan mempublikasikan kegiatan yang sedang berjalan.
Dikatakan kades yang tidak mau namanya disebutkan, “Apa yang kami alami ini mungkin dialami oleh kades-kades lain, hampir setiap hari kami dicari-cari oknum wartawan,” ujarnya, Kamis (28/7).
Masih dituturkan kades. Sikap oknum wartawan tersebut tidak mencerminkan tupoksi wartawan sebenarnya. Tidak mencerminkan fungsi kontrol sosial dan cenderung merusak citra para pewarta yang idealis dan memegang serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik (KEJ).
“Tingkah mereka (oknum wartawan-red) seperti penyidik dan penegak hukum, yang seolah-olah bisa menahan dan mengadili. Karen kami gak mau urusannya panjang lebar, maka terpaksa kami berikan uang kepada mereka,” imbuhnya.
Kades Muaraaman, Marzon Fikri mengungkapkan hal senada. Tindakan oknum wartawan itu membuat dirinya dan kepala desa tak nyaman. Karena yang datang bukan satu orang namun sering berkelompok. “Jadi kalau Anda menayakan dana publikasi ke saya, jawabannya jelas, sudah tidak ada lagi!” kesal Marzon di depan sejumlah kades di kantor Camat Bukitkemuning.
Sementara, Sekretaris Camat Bukitkemuning Hikman Jauhari mengatakan untuk mengatasi hal tersebut kades harus berkordinasi dengan camat dan tidak terlalu menanggapi oknum wartawan yang meminta sejumlah uang.
“Wartawan itu umumnya adalah mitra pemerintah namun jika ada oknum yang meminta uang tanpa ada kejelasan, apalagi jika mengarah pada tindakan pidana seperti pemerasan, sebaiknya laporkan saja ke polisi,” tegas Jauhari.
Menurut dia, para Kades seyogyanya tahu mana yang benar-benar wartawan dan mana yang hanya mengaku-ngaku. “Kalau mengaku wartawan terus dikasih duit, kepala desa juga salah karena uang tersebut nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kades,” pesannya. *rl/m. syukur
:
comment 0 komentar
more_vert