MITRAPOL.com - Hari Guru Nasional 2016 masih belum ditandai dengan sejahteranya kehidupan pahlawan tanpa tanda jasa ini. Terutama guru honor, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK.
 |
Di Kabupaten Bogor saja, dari 14 ribu guru honorer dari SD hingga SMA/K, baru 9.000 diantaranya yang menerima upah kesejahteraan dari pemerintah sebesar Rp 500-Rp 650 ribu setiap bulannya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Karena, yang menentukan besaran upah atau status guru honor adalah pemerintah pusat.
“Selamat Hari Guru! Kesejahteraan itu penting. Karena sekitar 60% tenaga pengajar di Kabupaten Bogor itu adalah honorer. Okelah kalau keuangan daerah bisa menambah, tapi yang menetukan itu pemerintah pusat,” ujar Luthfie, Jumat (25/4).
Para honor, lanjutnya, yang sudah bekerja belasan tahun pun sempat meminta DPRD Kabupaten Bogor memperjuangkan nasib mereka. Andaikan belum diangkat menjadi PNS, mereka berharap ada peningkatan tunjangan atau upah.
“Kami juga kepingin seperti itu, menambah honor jadi Rp 1 juta per bulan. Tapi sementara ini, hanya cukup untuk mengakomodir 2.600 orang eks honorer K2 dan mereka secara umum telah menerima Rp 500-Rp 600 ribu tadi,” tukas Luthfie.
Honorer 14 ribu SD-SMA. Guru honor kan nogor. Yang menerima kesejahteraan pegawai sekitar 9 ribuan. Besarannya Rp 500-650 ribu. Rp1 juta sudah dibiracakan sementara cukup eks K2 yang belum diangkat 2.600 orang. Secara umum sudah menerima Rp 500-650 ribu. Harapannya yang Rp 500 jadi Rp 650 dan Rp 650 jadi sejuta. Kesejahteraan sangat penting.
Honorer sekolah menengah (SMP-SMA/K), yang diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun, bukan menghilangkan beban Pemkab Bogor, secara kasat mata anggaran lebihnya bisa digunakan untuk menambah upah honorer SD.
“Justru yang ada malah kesenjangan yang terjadi. Karena, guru honorer yang diambil provinsi itu tetap bekerja di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor tapi upah per bulannya mencapai Rp 1,6 juta,” tegas Luthfie.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ei Gunadi Wibhawa mengungkapkan, dia bersama Komisi IV terus mendorong peningkatan upah honorer itu. Melobi DPR RI hingga Kemendikbud pun terus dilakukan.
“Kami ingin semuanya paling tidak mendapat honor Rp 1 juta per bulan. Karena tombak mengentaskan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), ada di guru honor itu,” tukas politisi PDI Perjuangan itu. m syukur
Berikut Daftar Tenaga Pendidik Kabupaten Bogor:
Guru non-PNS (25.124)
– SDN : 9.074
– SMPN : 1.056
– SMAN : 570
– SMKN : 147
selebihnya swasta
Guru PNS (10.571)
– SDN : 7.768
– SMPN : 1.756
– SMAN : 795
– SMKN : 190
:
comment 0 komentar
more_vert