MITRAPOL.com - Masyarakat desa matang weng di wakili oleh Ahmadi Sekdes Gampong/Desa, menyampaikan keluhan dan harapan nya kepada Bupati Roky dan dinas terkait untuk mencabut SK Penetapan Batas Gampong/Desa Matang Weng, Pucok Alue Dua, dan Alue Muelieng.
 |
“Kami masyarakat Desa Matang Weng menyampaikan harapan kami kepada Bupati Aceh Timur dan Dinas terkait untuk mencabut dan menyelesaikan permasalahan sengketa batas desa kami, supaya di saat musim panen tiba nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pasalnya masyarakat sudah lama bersabar menanti penyelesaian batas desa setelah pengajuan kami di terima, namun sampai hari ini belum di selesaikan juga,” ungkap Ahmadi kepada MITRAPOL.com, Kamis (2/11/2017).
Hal tersebut juga turut di sampaikan oleh Kepala Desa Matang Weng Zulkifli, kami sudah pernah membawa pengajuan pencabutan SK Bupati tahun 1997 tentang batas-batas desa, karena menurut hemat kami SK Bupati pada tahun 1997 tersebut tidak sah.
“Karena hal itu merugikan Desa Matang Weng. Bupati Alaudin AE, pada tahun 1997 mengeluarkan SK batas desa kami tanpa menghadirkan perwakilan dari masyarakat, hanya kepala desa saja satu orang,” bebernya.
Dikatakannya, kenapa bisa Bupati pada tahun 1997 menetapkan batas desa kami tanpa unsur perwakilan masyarakat, dan bagaimana dengan sertifikat tanah yang di keluarkan oleh BPN atas Desa Matang Weng, dan sekarang tanah tersebut berada di wilayah Desa Pucok Alue Dua, dan Alue Muelieng.
Semoga penyampaian harapan kami, lanjutnya, lewat media MITRAPOL ini tiba di hadapan bapak Bupati Aceh Timur dan dinas terkait. Karena berkas ini sudah kita serahkan ke Bupati dan tembusannya turut kita sampaikan ke semua instansi terkait.
“Kami mohon agar kasus ini segera terselesaikan, namun jika pihak terkait di Aceh Timur tidak menyelesaikan perkara ini, maka akan kami bawa ke PTUN,” tutup Ahmadi.
Reporter : zulkifli
:
comment 0 komentar
more_vert